Sejumlah peserta disabilitas melewati jembatan penyebrangan saat Rally Tongkat PSBN Wyata Guna di Jalan Padjajdaran, Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO , Jakarta - Jakarta akan menjadi tuan rumah sebuah konferensi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses sistem kepemiluan pada 28 - 28 Januari 2015 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta.
Para delegasi dari seluruh penjuru Asia Tenggara akan menghadiri Dialog Regional AGENDA ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Januari 2015.
Menurut perwakilan Agenda, Risnawati Utami, Disability Righy Advisor, sebagian besar dari 11 juta warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas, tidak diikutsertakan dalam pemilu. (Baca: Akses dan Fasilitas Umum Kaum Difabel Terbatas)
Hal ini disebabkan oleh stigma sosial dan diskriminasi, kurangnya materi pendidikan pemilih yang aksesibel, dan lemahnya penerapan regulasi yang menjamin hak-hak politik dan kepemiluan penyandang disabilitas.
Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sangat rendah. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya.
Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. (Baca: Mufidah JK: Negara Melindungi Kaum Difabel)
Dialog regional ini diselenggarakan Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (AGENDA), bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Persatuan Penyelenggara Pemilu Dunia (Association of World Election Bodies, AWEB).
