Besok, DPR Tetap Gelar Uji Kelayakan Budi Gunawan  

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 13 Januari 2015 20:13 WIB

Wakil Ketua F-Gerindra Sadar Subagjo (kanan) dan Komisi III Desmond. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan status tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak mengubah proses pemilihannya sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa menjelaskan, pemanggilan Budi tak akan dibatalkan lantaran telah dijadwalkan oleh DPR. "Fit and proper test sudah kami agendakan esok, 14 Januari. Jadi kami tidak akan terganggu oleh (status tersangka) itu," ujarnya, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Apa Respon Kompolnas?)

Status tersangka ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Budi Gunawan siang tadi. Calon Kapolri idaman Presiden Joko Widodo itu diduga menerima gratifikasi semasa menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri.

Menurut Desmond, penetapan status itu bukanlah ganjalan bagi proses uji kelayakan yang akan digelar DPR esok hari. Kasus yang tengah dialami Budi itu justru akan menjadi salah satu materi pertanyaan yang akan dimintakan klarifikasi. "Itu jadi bagian yang akan kami tanyakan," katanya. (Baca: Kemarin Budi Gunawan Tersangka, Kenapa KPK Baru Umumkan?)

Meski demikian, kata Desmond, DPR belum tentu bisa langsung menyetujui pencalonan Budi Gunawan. Persetujuan DPR akan sangat ditentukan oleh proses uji kepatutan dan kelayakan. "Dia kan belum tentu kami pilih. Dipilih atau tidak itu tergantung fit and proper," ujarnya.

RIKY FERDIANTO

Terpopuler:
Pemeran Mahar Film Laskar Pelangi Meninggal di Kos
Jawaban Jokowi Soal Pilih Budi Gunawan tanpa KPK
Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas
Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter

Berita terkait

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

18 menit lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

1 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

4 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

14 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

14 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

16 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

17 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

18 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

18 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya