Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan disambut para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jakarta - Provinsi Kalimantan Timur sudah menyampaikan tuntutan otonomi khusus pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat merespons tuntutan ini dengan memanggil semua kepala daerah di Kaltim. "Presiden mengundang semua wali kota dan bupati di Kaltim untuk bertemu di Jakarta," kata Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang, Rabu, 7 Januari 2015.
Pemerintah Kota Balikpapan, ujar Heru, sudah menerima surat undangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dari Sekretariat Negara, yang dijadwalkan pada pekan depan. Masing-masing daerah nantinya akan diminta menyampaikan permasalahan yang melatari tuntutan otonomi khusus ini.
Heru menyarankan Kota Balikpapan mempersiapkan data konkret seputar dukungannya pada tuntutan otonomi khusus Kaltim. Data-data itu diperlukan agar pemerintah pusat bisa memahami berbagai permasalahan yang terjadi di Balikpapan.
Heru mencontohkan, posisi Balikpapan sebagai daerah pengolah BBM untuk kawasan Indonesia timur dan sekitarnya. Meskipun memiliki kilang BBM, ujar dia, Balikpapan tidak memperoleh keadilan berupa dana perimbangan sektor migas. "Contoh, kilang minyak kita begitu besar, kelihatan melimpah ruah. Balikpapan adalah kota minyak. (Kita) enggak tahu kalau Balikpapan ini enggak dapat apa-apa," tuturnya.
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
24 Februari 2023
BPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
