Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

image-gnews
Tarian adat 'Tumbuk Tanah' oleh warga Papua di halaman kantor Dewan Adat Papua wilayah III Doberai sebelum melakukan kampanye damai tolak rasisme di Indonesia. (Tempo/Hans Arnold Kapisa)
Tarian adat 'Tumbuk Tanah' oleh warga Papua di halaman kantor Dewan Adat Papua wilayah III Doberai sebelum melakukan kampanye damai tolak rasisme di Indonesia. (Tempo/Hans Arnold Kapisa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Adat Papua atau DAP versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan DAP tetap menolak pemekaran Papua dan pembentukan tiga provinsi hasil pemekaran tersebut.

“Masayarakat adat Papua sedang diobrak-abrik. Jadi, masyarakat adat sudah tidak punya masa depan (dengan hadirnya pemekaran),” ujar Surabut dalam seminar yang diadakan di Aula Kampus USTJ, Kota Jayapura, pada Rabu, 27 Juli 2022. dikutip dari jubi.co.id mitra Teras.id.

Menurutnya, pemekaran Papua tidak memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Papua. Yang ada justru membuat masyarakat adat Papua terancam tersingkirkan dari keputusan tersebut.

Berdirinya Dewan Adat Papua

Dewan Adat Papua sendiri dibentuk sesuai dengan hasil Kongres Rakyat pada tahun 2000. Namun jauh sebelum itu, Theys Eluay awalnya mendirikan organisasi ini di rezim Soeharto dengan nama pertama Lembaga Musyawarah Adat (LMA) yang berubah namanya menjadi DAP.

Selain Theys yang merupakan tokoh langsung dari suku Sentani, tokoh lain yang memprakarsai organisasi ini seperti Oktavianus Rumbekwan dari suku Biak dan Dan Habel Wanda dari suku Waropen. Mereka membentuk beberapa pertemuan yang mulai dilakukan pada 2 Juli 1984.

Berdasarkan jurnal yang  terbit pada tahun 2017, LMA dibentuk sebagai Lembaga pengawasan adat untuk mendukung aktivitas masyarakat di kawasan Papua. Dewan Adat Papua juga memiliki misi untuk memperjuangkan adat hak sekaligus sinkronisasi demi membantu pelaksanaan kebijakan pembangunan dan meminimalkan konflik kepentingan.

Namun pada tahun 1993, Eluay mengubah sistem organisasi yang dikenal sebagai pendukung pemerintah menjadi alat penentang pemerintah. Jatuhnya Soeharto pun memperkuat LMA sebagai organisasi pro-kemerdekaan di Papua. Dengan demikian, LMA menjadi garda terdepan politik gerakan dan berhasil memegang Kongres Papua Kedua pada tahun 2000 untuk mendukung kemerdekaan Papua

Sementara perubahan nama sendiri terjadi setelah Theys Eluay dibunuh pada November 2001. Hal ini membuat LMA yang berubah menjadi DAP semakin menguatkan diri untuk menjalankan tujuan kemerdekaan rakyat Papua.

Salah satu tujuannya seperti melindungi dan mengadvokasi berbagai hak orang Papua melalui penerapan khusus otonomi. Undang-undang Otonomi Khusus ini nantinya akan menciptakan peluang baru bagi penentuan masyarakat Papua dalam konteks serikat pekerja Indonesia.

Sejak didirikan pada 8 Februari 2002, organsisasi ini diklaim membawahi lebih dari 300 suku di daerah Papua. Hanya saja banyak juga anggota organisasi yang mulai menjadi anggota PDP saat itu. Bahkan Wakil Ketua DAP, Tom Beanal menjabat juga sebagai Wakil Ketua DPD.

Melihat hal tersebut, Tom Beanal yang menjabat di kedua organisasi tersebut mencoba  mengakomodasi struktur adat, struktur organisasi DAP diikuti pembagian wilayah adat agar tidak adanya tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan misi DAP yang bertujuan untuk merevitalisasi lembaga adat, yang dilegitimasi oleh Orang Papua Kedua Kongres Rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, DAP tidak mendapat pengakuan oleh pemerintahan pusat. Hal ini dibuktikan ketika tidak disetujuinya pendaftaran mereka sebagai organisasi masyarakat ke kantor Kesatuan Politik dan Negara. Terdapat kecurigaan dari pusat pemerintah setempat atas DAP dengan mudahnya memobilisasi orang Papua dalam melewan pemerintahan Indonesia.

Alhasil mereka berhasil mendapat pengakuan setelah berhasil memobilisasi orang Papua di Kongres Papua Kedua. Pada rapat tersebut melahirkan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PMHA) tahun 2009. Isi dari RUU tersebut untuk memastikan bahwa pemerintah tidak lupa kepada keberadaan Lembaga adat perwakilan masyarakat.

Dalam menjalankan keorganisasiannya, DAP memiliki susunan organisasi seperti pada organisasi sosial-politik umumnya. Disebutkan dalam jurnal berjudul Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat, susunan organisasi tersebut seperti struktur organisasi, kriteria keanggotaan, kriteria kepemimpinan, dan pendanaan, serta memiliki mekanisme persidangan yang rutin setiap tahun.

DAP dbentuk oleh Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Wilayah. Jika di seluruh wilayah Papua telah berhasil dibentuk, maka DAP akan berjumlah mencapai 250-253 anggota. Saat ini DAP menjadi bentuk organisasi tertinggi dalam pemerintahaan adat.

Jika dalam aturan pemerintahan adat, DAP memegang kekuasaan legislative dan yudikatif. Namun posisi eksekutif dikembalikan kepada Pemerintahan Adat Papua yang dibentuk oleh Dewan Adat Papua

Adapula landasan hukum lembaga ketiga, lembaga tersebut yang dasarnya tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, berbagai penyelesaian hukum di Papua perlu dilihat bukan hanya pendekatan politis saja, melainkan juga lebih proporsional.

FATHUR RACHMAN 

Baca: Pemekaran Papua, Ini Rincian 3 Provinsi Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

7 jam lalu

Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 509 Condromowo Kostrad, Koops Habema, di bawah pimpinan Lettu Inf Fardhana melaksanakan kegiatan program
Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?


Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

8 jam lalu

Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 509 Condromowo Kostrad, Koops Habema, di bawah pimpinan Lettu Inf Fardhana melaksanakan kegiatan program
Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

Calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Satgas Yonif 509 Kostrad mengadakan kegiatan Koteka Barbershop. Apakah itu?


Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

1 hari lalu

Puluhan amunisi milik Polres Paniai saat hendak dibawa ke Pospol 99 Distrik Baya Biru yang sempat diamankan petugas di bandara Nabire, Papua, Sabtu  19 Mei 2024. ANTARA/HO-Polres Nabire
Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.


Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

2 hari lalu

Sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua dengan terdakwa Budiyanto Wijaya, Arif Yahya, Totok Suharto, dan Gustaf Urbanus Patandianan di PN Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.


Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

3 hari lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

3 hari lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.


Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

3 hari lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan TPNPB-OPM harus membuktikan tudingan tentang serangan udara ke Kampung Pogapa.


Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

4 hari lalu

Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam untuk Kampung Banda, Kampung Pund, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kampung Skofro dan Kampung Uskuwar, di Kabupaten Keerom, Papua.


Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

4 hari lalu

Aparat gabungan TNI-Polri bersiaga saat terjadi baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat, 10 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

Polda Papua membantah warga di Kampung Pogapa mengungsi akibat kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB.


Polda Papua Bantah Serangan kepada TPNPB-OPM Bikin Warga Kampung Pogapa Mengungsi

5 hari lalu

Aparat gabungan TNI-Polri bersiaga saat terjadi baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat, 10 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
Polda Papua Bantah Serangan kepada TPNPB-OPM Bikin Warga Kampung Pogapa Mengungsi

Polisi sebut keberadaan TPNPB-OPM di Kampung Pogapa yang justru membuat warga terpaksa meninggalkan kampung halaman.