95 Jaksa Dikenai Sanksi selama 2014  

Reporter

Senin, 5 Januari 2015 20:37 WIB

Kejaksaan Agung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan sebanyak 95 jaksa nakal dikenai sanksi selama 2014. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jasman Pandjaitan, jumlah tersebut belum termasuk pegawai tata usaha kejaksaan.

Jasman mengatakan, sejumlah pelanggaran dilakukan para jaksa nakal tersebut. Pelanggaran itu dikategorikan indisipliner, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan tercela. Para jaksa tersebut mendapatkan sanksi, mulai dari pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, hingga penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama tiga tahun. ”Sebanyak 25 orang mendapatkan hukuman ringan, 43 dikenai sanksi hukuman sedang, dan 27 sisanya dikenai sanksi berat,” ujar Jasman.

Jumlah jaksa nakal yang dikenai sanksi pada 2014, menurut dia, lebih rendah ketimbang tahun 2013. Pada 2013, jumlah jaksa nakal yang dikenai sanksi disiplin mencapai 98 orang. Namun, jumlah itu berbanding terbalik dengan pegawai kejaksaan. Pada 2013, sebanyak 60 pegawai tata usaha kejaksaan dikenai sanksi. Adapun pada 2014 jumlahnya mencapai 70 pegawai. (Baca: Kejagung Akan Sadap Jaksa Nakal).

Jasman menjelaskan, pada 2014 terdapat lima pegawai kejaksaan yang dipidana. Rinciannya dua orang jaksa dan tiga pegawai tata usaha. Kelima orang itu Bendahara Khusus Penerima pada Kejaksaan Negeri Lampung, Rika Aprilia. Menurut dia, Rika terbukti menyelewengkan dana Rp1,4 miliar yang merupakan denda tilang dan ongkos perkara sebesar Rp651 juta serta denda pidana khusus dan uang pengganti sebesar Rp727 juta. Seharusnya uang tersebut disetorkan ke kas negara.

Jaksa lainnya, kata Jasman, Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, I Putu Surjana, bersama-sama dengan jaksa Firman Rachman selaku bendahara pengeluaran. Keduanya mencairkan uang anggaran kantor Kejaksaan Negeri Wamena pada 2013 sebesar Rp 3 miliar tanpa didukung bukti penggunaan.



Jaksa keempat adalah Lukman, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Soe. Menurut dia, Lukman diduga melakukan korupsi dalam penyimpangan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Batam terkait perkara narkotika. Saat kejadian itu, Lukman bertugas di Kejaksaan Negeri Batam pada 2012. ”Saat ini kasus Lukman dalam pemberkasan,” ujar dia. (Baca juga: Penindakan Jaksa Nakal Diklaim Naik 600 Persen).



ISTMAN MP

Terpopuler:








Advertising
Advertising



Berita terkait

Kejagung Copot Jaksa Pinangki, MAKI: Seharusnya Dipecat

30 Juli 2020

Kejagung Copot Jaksa Pinangki, MAKI: Seharusnya Dipecat

MAKI menyatakan tidak puas dengan langkah Kejagung yang hanya mencopot jabatan Pinangki Sirna Malasari dalam pertemuannya dengan Joko Tjandra

Baca Selengkapnya

Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

6 Maret 2020

Diduga Aset Jiwasraya, 6 Bidang Tanah di Jaksel Disita Kejagung

Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung menyegel 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, yang diduga aset kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

29 Februari 2020

Tak Terkait Jiwasraya, Pemblokiran 25 Rekening Pemilik SID Dibuka

Sejauh ini sudah ada 235 pemilik saham yang rekeningnya diblokir karena diduga terkait kasus Jiwasraya. Sebanyak 88 orang sudah mengajukan keberatan.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

29 Februari 2020

Kejaksaan Agung Bidik Tambang Emas Tersangka Jiwasraya

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Taksiran sementara kerugian atas kasus ini mencapai Rp 17 triliun.

Baca Selengkapnya

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

28 Februari 2020

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno rupanya pernah melaporkan dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Deteksi Aset Tersangka Jiwasraya di 10 Negara

26 Februari 2020

Kejaksaan Agung Deteksi Aset Tersangka Jiwasraya di 10 Negara

Untuk melacak keberadaan aset tersangka Jiwasraya di luar negeri, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Benny Tjokro Sebut Saham Hanson di Jiwasraya Cuma 2 Persen

26 Februari 2020

Benny Tjokro Sebut Saham Hanson di Jiwasraya Cuma 2 Persen

Benny Tjokrosaputro mengatakan saham emitennya, yakni PT Hanson Internasional Tbk., di Jiwasraya tak sampai 2 persen.

Baca Selengkapnya

Kasus Jiwasraya, 18 Saksi dari Perbankan Diperiksa Kejagung

26 Februari 2020

Kasus Jiwasraya, 18 Saksi dari Perbankan Diperiksa Kejagung

Ini daftar perbankan yang ikut diperiksa Kejagung dalam kasus Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Batal Umumkan Pemeriksaan Berkas Kasus Paniai

24 Februari 2020

Kejaksaan Agung Batal Umumkan Pemeriksaan Berkas Kasus Paniai

Kejaksaan Agung masih akan mendalami berkas kasus Paniai yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM itu.

Baca Selengkapnya

Merasa Difitnah, Benny Tjokro Laporkan Bos Jiwasraya ke Polisi

24 Februari 2020

Merasa Difitnah, Benny Tjokro Laporkan Bos Jiwasraya ke Polisi

Keterangan bos Jiwasraya di DPR yang dipersoalkan ihwal kerugian perusahaan pelat merah Rp 13 triliun semuanya saham dari proyek milik Benny Tjokro.

Baca Selengkapnya