TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menengarai hak interpelasi yang akan diajukan Koalisi Prabowo Subianto bertujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, langkah tersebut mudah ditempuh karena suara koalisi ini dominan di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri)

“Meski secara normatif sah, hak interpelasi beraroma politik,” kata Aria kepada Tempo, Rabu 19 November 2014. Menurut dia, adalah hak anggota Dewan mengajukan interpelasi. Namun dia menganggap maksud hak interpelasi yang diwacanakan Koalisi Prabowo bukanlah soal pembahasan substansi masalah, mana benar dan salah. (Baca: BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi)

DPR sekarang, ujar Aria, lebih berorientasi pada kalah dan menang. “Koalisi Prabowo bisa menggunakan apa pun di DPR karena kuat. Jumlahnya banyak," tuturnya. Buktinya, kata dia, Koalisi Jokowi beberapa kali kalah dalam pengesahan berbagai undang-undang, seperti pemilihan kepala daerah, Tata Tertib DPR, dan pemilihan pimpinan DPR. (Baca: Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong)

Hak meminta keterangan pemerintah ini berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi pada Senin lalu. Harga Premium yang semula Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 jadi Rp 7.500. Koalisi Prabowo terdiri atas Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. (Baca: Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi)

Wakil Ketua DPR dari PKS, Fahri Hamzah, mengatakan fraksinya bakal mengajukan hak angket jika jawaban Presiden Jokowi tak bisa diterima parlemen. “Kalau DPR tak puas, pemerintah dinilai melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Maka, DPR akan mengajukan hak angket dan melakukan investigasi,” ujar Fahri. (Baca: Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo juga menuturkan fraksinya siap menggulirkan hak angket. Namun Golkar akan menunggu penjelasan pemerintah lebih dulu. “Jika jawaban Presiden tak memuaskan, kami akan menggunakan hak angket sebelum menggunakan hak menyatakan pendapat,” katanya. Saat ini, ujar Bambang, sejumlah anggota DPR mulai menggalang hak interpelasi.

Bambang menuding Jokowi terindikasi melanggar undang-undang dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, juga menilai Jokowi melanggar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 karena menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia merosot jauh. Umam mengaku siap menggulirkan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran yang diduga dilakukan Jokowi.

PUTRI ADITYOWATI | MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | MUHAMMAD MUHYIDDIN | INDRI MAULIDAR

Topik terhangat:
Jokowi Vs BBM Subsidi | Profesor Nyabu | Ahok Dilantik Jadi Gubernur

Berita terpopuler lainnya:
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...
Cerita Dewi yang Dipaksa Jadi 'Bunglon' oleh Negara