Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu

image-gnews
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Usulan hak angket disampaikan ketiga anggota dewan saat interupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, 6 Maret 2024. Mereka adalah Aria Bima dari PDIP, Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS.

Berikut profil dari ketiga pengusul hak angket kecurangan Pemilu 2024: 

Aus Hidayat Nur

Aus Hidayat Nur merupakan politikus senior PKS. Dia menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. 

Pria kelahiran Garut, 20 Juli 1961, ini mengenyam pendidikan sekolah di SMAN 8 Jakarta pada 1980. Kemudian melanjutkan studi D3 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada 1983. Kemudian melanjutkan ke S1 Sastra Arab di Universitas Indonesia. 

Sebelum terjun ke dunia politik, Aus Hidayat berpengalaman mengajar. Berdasarkan biografi dalam halaman resmi PKS, ia pernah bekerja sebagai guru SMP Islam Bahagia, Jakarta, pada 1986-1990. Kemudian mengajar  di SMA Islam At Taqwa, Jakarta, 1990-1992. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen STAI Al Qudwah, Depok, pada 1995-2000. Ia sempat mengajar sebagai guru SMP Terbuka Nurul Fikri, Depok, 2016-2018.

Aus Hidayat sempat menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta. Aus masuk PKS di tahun awal partai ini berdiri, yakni pada 1998.

Selama menjadi kader PKS, ia banyak menjabat struktur kepengurusan daerah dan pusat partai. Aus pernah menjabat Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan Kalimantan pada 2002-2005. Kemudian, ia menjabat Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah periode 2005-2010. 

Di pusat, ia mengemban jabatan sebagai Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) periode 2010-2012. Kemudian menjabat anggota Majelis Pertimbangan PKS (2013 – 2016), Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS (2016-2018), dan Ketua DPP Wilayah Dakwah Sulawesi (2018-2020).

Aus Hidayat terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Kaltim peiode 2009-2014. Selama di DPR RI, ia pernah menjadi anggota Badan Legislasi periode 2011-2014. Kemudian ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dapil Kaltim untuk dua periode 2018-2019 dan 2019-2024. Aus Hidayat berpotensi lolos kembali ke Senayan untuk periode 2024-2029.

Luluk Nur Hamidah

Luluk Nur Hamidah merupakan kader PKB kelahiran Jombang, 25 Juni 1971. Ia mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Darul Ulum pada 1990 dan melanjutkan S1 pendidikan agama di IAIN Sunan Ampel Malang pada 1991. Tak cukup sarjana, Luluk melanjutkan S2 ilmu sosiologi di FISIP Universitas Indonesia pada 2005 dan S2 Publik Administrasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) National University of Singapore (NUS) 2006-2007.

Sebelum masuk PKB, Luluk sudah aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1997-2000. Kemudian, ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2005-2010. Lalu, menjabat Koordinator Litbang PP Fatayat NU 2010-2015, dan Ketua PP Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU 2015-2020. Dia juga menjadi dosen di beberapa kampus seperti Universitas Nasional 1946 dan Universitas Nahdlatul Ulama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menjadi anggota DPR, Luluk menjadi Staf Ahli Fraksi Tahun 2009 - 2019. Luluk terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari dapil Jawa Tengah IV. Ia menjabat anggota Komisi IV DPR RI.

Pernikahan Luluk dengan Anggota Komisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Aliftra Salamm sempat disorot karena digelar saat pandemi Covid-19. Pernikahan yang digelar pada 7 Agustus 2021 dibubarkan Satpol PP Kota Surakarta karena melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. 

Namun harapan Luluk untuk kembali menduduki kursi di Senayan terancam gagal karena ketatnya persaingan di dapil Jateng IV. 

Aria Bima

Aria Bima merupakan kader PDIP bernama lengkap Yohanes Aria Bima Trihastoto. Pria kelahiran 29 Mei 1965 di Semarang, Jawa Tengah, ini merupakan alumnus setia yayasan Pangudi Luhur. Sebab, ia bersekolah di SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta dan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

Aria Bima melanjutkan pendidikannya di FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada jurusan sosiologi. Ia lulus pada 1992. 

Selama berkuliah di UGM, ia bergabung di berbagai organisasi kampus, antara lain menjadi Ketua Senat FISIPOL UGM pada 1987 hingga 1989. Ia juga menjabat Sekretariat Komisariat GMNI Fisipol UGM, 

Pada 1998 sampai 2001, Aria pernah menjabat Bendahara DPC Kabupaten Bekasi PDIP. Ia juga menjadi Depercab DPC Kabupaten Bekasi dari 2001 hingga 2004. Di pusat, ia menjabat Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan dari 2000-2003. Hingg kemudian menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah pada 2010-2019.

Aria Biman menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 daerah pemilihan Jawa Tengah V. Ia kembali terpilih sebagai DPR RI periode 2009-2014 dan menjabat Wakil Ketua Komisi VI. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. 

Selama Pilpres 2024, Aria Bima menjabat Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Aria Bima juga kembali mencalonkan diri sebagai caleg PDIP di dapil Jawa Tengah V. Ia berpotensi lolos kembali ke Senayan dengan perolehan suara lebih dari 70 ribu suara. 

Pilihan Editor: Profil Devara Putri, Caleg DPR dari Partai Garuda yang Jadi Otak Pembunuhan Karena Cinta Segitiga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

49 menit lalu

Pekerja mengelem bahan yang akan dijadikan sebagai sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?


PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

1 jam lalu

Bakal calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono dan bakal calon Wakil Wali Kota Depok dari Golkar Ririn Farabi Arafiq pada Pilkada Depok 2024. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

Imam mengatakan pasangan Imam-Ririn untuk Pilkada Depok 2024 berencana melakukan deklarasi secepatnya.


Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.


Cak Imin Minta Gus Yusuf Tolak Tawaran jika Hanya Diusung Jadi Wagub di Pilkada Jawa Tengah

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cak Imin Minta Gus Yusuf Tolak Tawaran jika Hanya Diusung Jadi Wagub di Pilkada Jawa Tengah

Cak Imin, memastikan, PKB bakal mengusung Gus Yusuf sebagai calon gubernur dan bukan wakil gubernur.


Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Pasangan calon presiden, Megawati Soekarnoputridan calon wakil presiden, Prabowo Subianto, saatmenghadiri Rakernas Partai Geridra  Jakarta (23/5). Foto: TEMPO/Panca Syurkani
Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.


Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.


PKB Usung Gus Yusuf di Pilkada Jawa Tengah, Cak Imin: Sayang Kalau Tidak Maju

13 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Usung Gus Yusuf di Pilkada Jawa Tengah, Cak Imin: Sayang Kalau Tidak Maju

Cak Imin menyebut Gus Yusuf memiliki elektabilitas tertinggi di antara calon lain yang digadang-gadang bakal bertarung di Pilkada Jawa Tengah.


Cak Imin Sebut Edy Rahmayadi Kandidat Paling Kuat di Pilkada Sumut 2024

13 jam lalu

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menggunakan hak pilihnya di TPS 46, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 17 April 2019 / Foto : IIL ASKAR MONDZA
Cak Imin Sebut Edy Rahmayadi Kandidat Paling Kuat di Pilkada Sumut 2024

Cak Imin mengatakan Edy Rahmayadi sudah mendaftar ke PKB untuk maju di Pilkada Sumut 2024.


Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

13 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.


Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

14 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.