Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu

image-gnews
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Usulan hak angket disampaikan ketiga anggota dewan saat interupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, 6 Maret 2024. Mereka adalah Aria Bima dari PDIP, Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS.

Berikut profil dari ketiga pengusul hak angket kecurangan Pemilu 2024: 

Aus Hidayat Nur

Aus Hidayat Nur merupakan politikus senior PKS. Dia menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. 

Pria kelahiran Garut, 20 Juli 1961, ini mengenyam pendidikan sekolah di SMAN 8 Jakarta pada 1980. Kemudian melanjutkan studi D3 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada 1983. Kemudian melanjutkan ke S1 Sastra Arab di Universitas Indonesia. 

Sebelum terjun ke dunia politik, Aus Hidayat berpengalaman mengajar. Berdasarkan biografi dalam halaman resmi PKS, ia pernah bekerja sebagai guru SMP Islam Bahagia, Jakarta, pada 1986-1990. Kemudian mengajar  di SMA Islam At Taqwa, Jakarta, 1990-1992. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen STAI Al Qudwah, Depok, pada 1995-2000. Ia sempat mengajar sebagai guru SMP Terbuka Nurul Fikri, Depok, 2016-2018.

Aus Hidayat sempat menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta. Aus masuk PKS di tahun awal partai ini berdiri, yakni pada 1998.

Selama menjadi kader PKS, ia banyak menjabat struktur kepengurusan daerah dan pusat partai. Aus pernah menjabat Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan Kalimantan pada 2002-2005. Kemudian, ia menjabat Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah periode 2005-2010. 

Di pusat, ia mengemban jabatan sebagai Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) periode 2010-2012. Kemudian menjabat anggota Majelis Pertimbangan PKS (2013 – 2016), Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS (2016-2018), dan Ketua DPP Wilayah Dakwah Sulawesi (2018-2020).

Aus Hidayat terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Kaltim peiode 2009-2014. Selama di DPR RI, ia pernah menjadi anggota Badan Legislasi periode 2011-2014. Kemudian ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dapil Kaltim untuk dua periode 2018-2019 dan 2019-2024. Aus Hidayat berpotensi lolos kembali ke Senayan untuk periode 2024-2029.

Luluk Nur Hamidah

Luluk Nur Hamidah merupakan kader PKB kelahiran Jombang, 25 Juni 1971. Ia mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Darul Ulum pada 1990 dan melanjutkan S1 pendidikan agama di IAIN Sunan Ampel Malang pada 1991. Tak cukup sarjana, Luluk melanjutkan S2 ilmu sosiologi di FISIP Universitas Indonesia pada 2005 dan S2 Publik Administrasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) National University of Singapore (NUS) 2006-2007.

Sebelum masuk PKB, Luluk sudah aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1997-2000. Kemudian, ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2005-2010. Lalu, menjabat Koordinator Litbang PP Fatayat NU 2010-2015, dan Ketua PP Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU 2015-2020. Dia juga menjadi dosen di beberapa kampus seperti Universitas Nasional 1946 dan Universitas Nahdlatul Ulama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menjadi anggota DPR, Luluk menjadi Staf Ahli Fraksi Tahun 2009 - 2019. Luluk terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari dapil Jawa Tengah IV. Ia menjabat anggota Komisi IV DPR RI.

Pernikahan Luluk dengan Anggota Komisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Aliftra Salamm sempat disorot karena digelar saat pandemi Covid-19. Pernikahan yang digelar pada 7 Agustus 2021 dibubarkan Satpol PP Kota Surakarta karena melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. 

Namun harapan Luluk untuk kembali menduduki kursi di Senayan terancam gagal karena ketatnya persaingan di dapil Jateng IV. 

Aria Bima

Aria Bima merupakan kader PDIP bernama lengkap Yohanes Aria Bima Trihastoto. Pria kelahiran 29 Mei 1965 di Semarang, Jawa Tengah, ini merupakan alumnus setia yayasan Pangudi Luhur. Sebab, ia bersekolah di SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta dan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

Aria Bima melanjutkan pendidikannya di FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada jurusan sosiologi. Ia lulus pada 1992. 

Selama berkuliah di UGM, ia bergabung di berbagai organisasi kampus, antara lain menjadi Ketua Senat FISIPOL UGM pada 1987 hingga 1989. Ia juga menjabat Sekretariat Komisariat GMNI Fisipol UGM, 

Pada 1998 sampai 2001, Aria pernah menjabat Bendahara DPC Kabupaten Bekasi PDIP. Ia juga menjadi Depercab DPC Kabupaten Bekasi dari 2001 hingga 2004. Di pusat, ia menjabat Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan dari 2000-2003. Hingg kemudian menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah pada 2010-2019.

Aria Biman menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 daerah pemilihan Jawa Tengah V. Ia kembali terpilih sebagai DPR RI periode 2009-2014 dan menjabat Wakil Ketua Komisi VI. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. 

Selama Pilpres 2024, Aria Bima menjabat Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Aria Bima juga kembali mencalonkan diri sebagai caleg PDIP di dapil Jawa Tengah V. Ia berpotensi lolos kembali ke Senayan dengan perolehan suara lebih dari 70 ribu suara. 

Pilihan Editor: Profil Devara Putri, Caleg DPR dari Partai Garuda yang Jadi Otak Pembunuhan Karena Cinta Segitiga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

8 jam lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, menyampaikan gagasannya saat Deklarasi Fathers For Pram & Doel di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.


Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. ANTARA/Humas UI.
Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.


DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

20 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji (kanan) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.


PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

PDIP mengaku partainya tak ambil pusing menanggapi mantan Presiden Joko Widodo yang diisukan akan menjadi juru kampanye di Pilkada 2024.


Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil usai menghadiri pertemuan dengan Komunitas Batak Marbisuk di gedung KNPI Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

Pramono Anung menanggapi pernyataan Ridwan Kamil. Menurutnya, Pilkada Jakarta bukan lagi bicara adu kekuatan antarpartai politik.


Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

1 hari lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.


GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

Sabtu besok, GSN kabarnya akan dideklarasikan. Deklarasi disebutkan pula akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.


Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

Politikus PDIP Aria Bima mengingatkan agar pendirian GSN tak menghambat tata kelola pemerintahan di masa transisi.


Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

2 hari lalu

Menteri Sosial  H Saifullah Yusuf dalam rembukan nasional dengan zoom meeting di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024Dok. Kemensos
Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

Hubungan Gus Ipul dan Cak Imin sempat memanas imbas 'perseteruan' PBNU dan PKB.