TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu menuai respons dari para politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, partai banteng ini telah ikut membesarkan nama Jokowi.
Politikus senior PDIP yang juga Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi. Sementara politikus senior PDIP lainnya, Aria Bima, mengingatkan kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Berikut pernyataan kedua politikus senior PDIP yang dihimpun dari Tempo.
Saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024, Rudyatmo merasa heran dengan pernyataan Jokowi.
"Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudy, sapaan Rudyatmo.
Menurutnya, dia memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye.
"Tapi kalau presiden mencalonkan presiden lagi; ketika dia kampanye, cuti," ujar pria yang pernah mendampingi Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu.
Menurut Rudy, kepala negara atau kepala pemerintahan jika menyebut dirinya sebagai pejabat politik seharusnya menghormati dan menghargai keberadaan partai politik. Namun di sisi lain, pejabat-pejabat politik di tingkat daerah, kata dia, justru merasakan intimidasi dalam berbagai bentuk.
“Kenapa wali kota dan gubernur yang dari pejabat politik diintimidasi?" ujar Rudy.
Menurut Rudy, pernyataan Jokowi yang berubah-ubah itu menjadi pertanyaan. Dia pun membandingkan sikap Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menilai Presiden Kelima RI itu memiliki sikap yang konsisten.
“Ketum saya konsisten. Menolak ya menolak. Menolak perpanjangan tiga periode karena tidak sesuai dengan amanat reformasi dan melanggar konstitusi. Itu namanya konsisten,” tuturnya.
Aria Bima: Harus berdiri di atas semua kelompok
Sementara politikus senior PDIP lainnya, Aria Bima, menyebut Presiden tidak bisa memihak salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024. Hal itu, kata dia, karena kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan.
"Ya kan beliau kepala negara, jadi enggak hanya kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di sela acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Januari 2024.
Selanjutnya: Jokowi juga menjadi presiden…
