TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif menolak dicalonkan kembali menjadi ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ia mengaku telah mengembalikan formulir pencalonan kepada panitia muktamar ke-45 Muhammadiyah di Malang."Bahkan saya yang pertama kali mengembalikan formulir, tapi saya coret keterangan bersedia. Artinya, saya tidak bersedia untuk dicalonkan," kata Syafii kepada Tempo, Senin (23/5).Syafii menyatakan tahun ini sudah berusia "kepala tujuh" (70-an). Padahal, ia mengaku ingin terjadi peremajaan pada kepengurusan Muhammadiyah. Ia menilai di Muhammadiyah banyak kader-kader yang lebih muda serta mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk membawa Muhammadiyah lebih maju.Ditanya peluang Amien Rais kembali memimpin Muhammadiyah, Syafii menolak memberikan komentar. "Lebih baik saya tidak komentar soal ini. Semuanya terserah pada muktamar nanti. Bagi saya, peremajaan adalah sangat penting," tuturnya.Tentang aktivitasnya setelah tidak memimpin Muhammadiyah, Syafii menyatakan belum memikirkan. "Tujuh hari lagi, saya juga sudah harus keluar dari kampus. Jadi aktivitas saya nanti, saya belum tahu," kata guru besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta itu. Syafii meraih gelar doktor dari Univertas Chicago. Pada 31 Mei, ia genap berusia 72 tahun. Syaiful Amin
Berita terkait
Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo
2 hari lalu
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?
Baca SelengkapnyaCegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya
2 hari lalu
Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.
Baca SelengkapnyaPP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji
3 hari lalu
Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan
3 hari lalu
Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri
3 hari lalu
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
3 hari lalu
Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
7 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaBaznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul
9 hari lalu
Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat
Baca SelengkapnyaJika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...
10 hari lalu
Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.
Baca SelengkapnyaKata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN
11 hari lalu
Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?
Baca Selengkapnya
