Siapa Yulian, Kader PDIP yang Cium Ceu Popong

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Sabtu, 4 Oktober 2014 03:38 WIB

Pimpinan sementara Sidang Paripurna, Popong Otje Djundjunan (kiri) dan Ade Rezki Pratama (kanan) berbicara dengan seorang anggota dewan pada Sidang Paripurna ke-2 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Nama politikus PDIP, Yulian Gunhar, semakin dikenal publik karena aksinya naik ke podium pimpinan sidang DPR pada Rabu malam, 2 Oktober 2014. Yulian nekad naik podium karena interupsinya tak didengar pimpinan sidang, Popong Otje Djundjungan.

Di atas podium, Yulian sempat memijat dan mencium Popong Otje atau biasa disapa Ceu Popong. Seusai dipijat dan menerima kecupan dari Yulian, Ceu Popong menegaskan bahwa tidak ada anggota dewan yang diizinkan naik ke podium pimpinan sidang DPR.

Yulian merupakan mantan wakil ketua DPRD Ogan Ilir dan pernah menjadi mantan ketua DPC PDIP Ogan Ilir. "Sekarang dia Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi," ujar Sekretaris DPD PDIP Sumatera Selatan, Aliandra Gantada, Jumat 3 Oktober 2014.

Aliandra menilai, aksi yang dilakukan Yulian di sidang paripurna DPR masih dalam batas wajar dan tidak menyalahi aturan. Sehingga, menurut dia, DPD PDIP Sumatera Selatan tidak akan meminta klarifikasi kepada Yulian yang menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumsel II.

Menurut Aliandra, tindakan Yulian naik ke podium, merupakan aksi spontan tanpa bermaksud melecehkan siapa pun. Di internal partai, Yulian dikenal sebagai kader yang kritis dan aktif dalam berbagai agenda partai. "Perbuatannya tidak nyeleneh kok, dan itu dia lakukan karena orangnya kritis," kata Aliandra.

Penilaian serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan, Giri Ramanda N Kiemas. Menurut dia, Yulian memiliki jiwa yang berani dalam membela kebenaran. "Karena dia orangnya berani berbuat dan bertanggung jawab," ujar Giri.

PARLIZA HENDRAWAN

Berita terpopuler lainnya:
Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu

Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu

Chairul Tanjung: Tak Ada Anggaran untuk Lapindo

Koalisi Merah Putih Beri Catatan untuk Jokowi

DPR

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

12 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

13 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

15 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

15 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

15 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

17 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya