Demokrat Ngotot Pemilihan Ketua DPR Malam Ini  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 20:39 WIB

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Any Yudhoyono dan Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf, beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY akan terbitkan Perpu untuk batalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat akhirnya mengambil sikap agar pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan Rabu malam, 1 Oktober 2014. Sikap itu sejalan dengan sikap partai-partai penyokong mantan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Dewan.

"Sinkronisasi itu perlu," kata Ketua Harian Demokrat Sjariefuddin Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Dia merujuk pada jadwal pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Kalau di sini tertunda, di sana juga tertunda." (Baca: NasDem Sebut Tiga Partai Merapat ke Jokowi)

Sikap Demokrat itu sejalan dengan sikap Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan dua partai lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, meminta skors karena ingin berkonsultasi dengan pimpinan partai. Jika mengacu pada jadwal, pemilihan paket pimpinan Dewan seharusnya dilakukan malam ini.

Sjariefuddin enggan menjawab soal kepastian bergabungnya Demokrat ke Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, Ade Komarudin dari Golkar mengatakan mereka bersepakat memberikan jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Wakil Ketua DPR kepada Demokrat. "Demokrat jalan lurus saja. Kami bareng-bareng semua," tutur Sjariefuddin. (Baca: Demokrat Minta Kursi Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR)

WAYAN AGUS PURNOMO







Terpopuler
PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger
Begini Kemesraan Dua Terdakwa Pembunuh Ade Sara
Wanita Ini Kalahkan Perolehan Suara Puan dan Ibas
SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono




Berita terkait

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

20 menit lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

1 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

4 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

14 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

14 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

16 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

17 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

18 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

18 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya