Anggota DPR Termuda Gugup Pimpin Rapat Paripurna

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 06:33 WIB

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Padang - Ade Rezki Pratama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat termuda di periode 2014-2019. Pria lajang kelahiran 1988 ini dipercaya memimpin rapat paripurna DPR RI dengan agenda pelantikan, Rabu, 1 Oktober 2014.

"Benar. Saya dipercaya memimpin sidang besok," ujar anggota DPR dari Partai Gerindra ini saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 September 2014. (Baca juga: Pelantikan Anggota DPR Lalu Lintas di Sekitar Senayan Dialihkan)

Ade mengaku akan mempersiapkan diri dengan matang agar sidang pelantikan yang diikuti 560 anggota DPR terpilih ini berjalan dengan lancar. Bagi Ade, ini pengalaman pertamanya dalam memimpin sidang.

Sebagai seorang yang berlatar belakang wiraswasta, dia belum pernah menjadi pimpinan sidang. "Saya nervous. Malam ini terus dimatangkan," ujar pria asal Bukittinggi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan siaran pers yang memuat nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah termuda dan tertua menurut hasil pemilihan umum legislatif 2014. Ade merupakan anggota DPR termuda dengan usia 26 tahun.

Ade berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 8 November 1988. Ade mengumpulkan 71.847 suara dalam pemilu lalu.

ANDRI EL FARUQI

Berita lain:
Jokowi Dilantik, Ahmad Muzani: Biasa Aja Ah...
Koalisi Prabowo Revisi UU KPK, ICW: Kebablasan
SBY Tiba di Tanah Air, Muncul #WelcomeMrLiar

Berita terkait

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 menit lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

13 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

14 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

16 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

18 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

18 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya