Petugas TPS 40 Kampung Langensari, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunggu datangnya warga untuk mencoblos, Sabtu 12 Juli 2014. Empat TPS di empat kampung harus mencoblos ulang karena tidak sesuainya data dengan pemilih di masing-masing TPS. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO,Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menilai sistem electronic voting bisa menekan ongkos penyelenggaraan pemilu. "Selain efisien dari segi biaya, juga efisien dari sisi waktu penyelenggaraan," katanya di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura 9, Jakarta, Ahad, 21 September 2014.
Menurut dia, kecanggihan teknologi yang dikenal sebagai e-voting itu akan memangkas biaya operasional pemilu konvensional. Pasalnya, kata dia, tak perlu ada anggaran pencetakan kertas suara tiap lima tahun karena diganti alat voting yang tahan lama. "E-voting juga bisa memangkas jumlah panitia pemilu di lapangan yang selama ini cukup menyedot anggaran," katanya.
Menurut dia, keengganan pemerintah memakai sistem ini didasari oleh ketakutan yang tak berdasar. Dia menganggap ketakutan itu ada karena pemerintah tidak cukup melek teknologi. "Pemerintah dibayangi ketakutan sistem diretas dan suara bisa dimanipulasi, padahal ahli teknologi yang jenius banyak di negeri ini dan sudah ada ISO yang mengatur standar keamanan sistem pertahanan. Tinggal terapkan saja," katanya.
Saran ini dia ajukan sebagai salah satu alternatif solusi mementahkan klaim bahwa biaya pemilu mahal. Klaim tersebut belakangan dipakai sebagai alasan oleh Koalisi Merah Putih untuk mendorong pengesahan revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Partai penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD karena mereka menguasai jumlah kursi parlemen di 31 provinsi.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
