Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Gowa - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gowa dari Partai Amanat Nasional Abdul Haris Tappa mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD.
"Tidak ada lagi gesekan di masyarakat seperti yang terjadi dalam pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah murni tanggung jawab DPR," kata Haris, Senin, 15 September 2014.
Hanya saja, menurut Abdul Haris, banyak pihak yang mengkhawatirkan bakal adanya proses transaksi politik yang lebih besar jika dilakukan di DPRD. Calon kepala daerah cenderung berkeinginan untuk membangun deal dengan anggota DPRD yang memiliki hak suara.
"Tapi hal itu tergantung person-nya," ujar Haris. Meski begitu, Haris menilai pilkada langsung juga memiliki kelebihan. Contohnya adalah rakyat memiliki kedaulatan untuk langsung memilih pemimpinnya. (Baca: Patrialis: Pilkada Lewat DPRD Minimalisir Konflik)
Wakil Ketua DPRD Gowa dari Partai Persatuan Pembangunan Said Pasang juga sepakat jika pilkada dilaksanakan di DPRD. Dengan pilkada tak langsung, anggaran yang dikeluarkan bisa lebih irit.
"Anggaran pilkada langsung yang selama ini mencapai Rp 17 miliar bisa berkurang menjadi Rp 50 juta. Jadi anggarannya bisa dialihkan ke sektor lain," jelasnya. Selain itu, menurut Said, pilkada langsung berpotensi menghadirkan konflik horizontal di masyarakat. Bahkan, memutus silaturahmi di antara anggota keluarga yang berbeda pilihan.
"Dan pertengkaran itu masih berlanjut sampai sekarang," sebut Said. Pilkada langsung juga menurutnya membuat masyarakat jenuh. Sebab, pemilihan berlangsung berkali-kali tanpa henti. (Baca: Patrialis Bantah Amien Rais Plinplan Soal Pilkada)
"Baru selesai pemilihan legislatif, ada pilpres. Setelah itu ada lagi pilkada. Rakyat bosan lihat baliho terpajang terus di mana-mana," kata Said. Dengan pilkada tak langsung, rakyat bisa diwakilkan oleh wakilnya di DPRD masing-masing. Jadi tidak ada istilah merampas kedaulatan rakyat.
