TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah aktivis lingkungan di Kota Yogyakarta satu suara menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang dinilai bakal mengancam masa depan lingkungan perkotaan hingga pedesaan.

"Akan semakin banyak produk hukum daerah yang tak pro-lingkungan karena jadi proyek bancakan elite pemerintah dan DPRD," kata Suparlan, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014.

Suparlan mencatat di era otonomi daerah yang selama ini didukung pemilihan langsung saja masih marak praktek transaksional antara legislatif dan pemerintah dalam menyusun peraturan daerah. Misalnya, masuknya pasal-pasal siluman hasil pesanan elite untuk memanipulasi penyusunan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah. (Survei: Pendukung Prabowo-Hatta Tolak RUU Pilkada)

"Kalau elite DPRD-nya bisa dipercaya tak masalah. Lha, sekarang siapa yang bisa percaya DPRD dengan banyaknya praktek transaksional yang kerap mencuat, baik saat kampanye atau ketika mereka bekerja," kata Suparlan.

RUU Pilkada dinilai Suparlan tak sekedar bentuk kemunduran demokrasi, tetapi juga ancaman tentang kondisi lingkungan yang lestari ke depan sesuai peruntukannya.

"RUU Pilkada akan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan lebih kolektif. Tak ada yang bisa mengawasi rekam jejak calon pilihan partai, apa perusak lingkungan atau tidak," kata dia.

Aktivis pelestarian sungai dari Forum Kota Hijau Yogyakarta, Totok Pratopo, mengecam hadirnya RUU Pilkada karena akan membuat jarak lebih lebar antara komunitas pemerhati lingkungan dengan kepala daerah dan legislatif.

"Kepala daerah yang dipilih DPRD itu pasti orang pertama yang akan melindungi kepentingan kalangan pemilihnya sehingga sulit dikontrol kebijakannya," kata dia.

Berkaca dari bidang perlindungan sungai di Yogya, Totok melihat banyaknya aksi jual beli lahan di bantaran yang mengancam sungai yang notabene masih sulit dikendalikan pemerintah. Berbagai desakan dari masyarakat, termasuk membentuk tim pengendali kawasan sungai agar tak digerus pertumbuhan permukiman yang kian padat, seolah mental tak terakomodasi.

"Apalagi jika kepala daerah dipilih DPRD, semakin tak digubris desakan masyarakat nanti," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2
Hasil Pertandingan Liga Primer Inggris