Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berjalan menuju kantor KPK Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Herman Kadir menyatakan pemilihan umum langsung adalah budaya liberal Barat yang bertentangan dengan warisan bangsa. Pilkada langsung dituding tak sesuai dengan amanat pendiri bangsa yang meletakkan demokrasi melalui parlemen.
"Kalau perlu presiden dipilih kembali lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Kadir saat dihubungi, Jumat, 12 September 2014.
Menurut dia, proklamator bangsa, Soekarno, sejak awal mengamanatkan pemilihan kepala daerah melalui parlemen. Hal ini sesuai dengan isi sila keempat Pancasila yang memberi mandat kepada parlemen untuk memilih pemimpin. Sistem pilkada langsung, menurut Kadir, justru budaya Barat yang memberi ruang pada setiap kandidat untuk bertarung secara buas (baca: Saldi Isra Minta SBY Tarik RUU Pilkada)
PAN mengklaim siap menerima kekalahan jika sistem pilkada berubah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PAN sendiri berhasil mengusung kadernya menjadi kepala daerah di wilayah dengan jumlah kursinya minim, seperti Wali Kota Bogor Bima Arya dan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. "Kalah atau menang tak jadi soal. Yang penting sistem demokrasi berjalan," kata Kadir.
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju pilkada langsung, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra (baca: Ini Alasan Pemerintah Tak Tarik RUU Pilkada)
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan menghemat anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung (baca: Pilkada DPRD Berangus Partisipasi Masyarakat)
