TEMPO Interaktif, Palembang:Bekas Menteri dalam Negeri Ryaas Rasyid memperkirakan pemilihan kepala daerah secara langsung di berbagai wilayah Indonesia mulai Juni mendatang bakal amburadul. Sebab, sampai saat ini DPR belum menyetujui APBN dan tidak ada konsep yang jelas tentang pembedaan antara pemilihan kepala daerah langsung dengan Pemilu legislatif dan presiden. Ia menyarankan agar pemilihan kepala daerah itu sebaiknya ditunda hingga tahun depan. "Itu konsep yang bagaimana, kok membedakan Pemilu dengan Pilkada, akhirnya semua diubah dari kartu pemilih sampai hal-hal teknis," katanya seusai memberikan ceramah dalam Lokakarya Pengembangan Potensi Batubaru dan Pelaksaan Otonomi Daerah di Palembang, Senin (11/4).. Dia juga mengkritik soal perundang-undangan pemilihan kepala daerah yang bisa membuka peluang dan langkah awal untuk melakukan tindak koruopsi. Indikasinya, di beberapa tempat saat ini partai politik yang ada menjadikan ajang pemilihan kepala daerah sebagai barang dagangan. "Jadi parpol menawarkan kalau mau jadi Bupati harus menyediakan 30 miliar, lalau kalau Bupati itu terpilih dia akan akan berusaha mengembalikan uang tersebut. Kalau Bupati itu disponsori, dia juga harus memberikan konsekuensi kepada sponsor dengan memberikan proyek kepadanya," katanya. Ryaas juga mengkhawatirkan hasil pemilihan kepala daerah akan rawan gugatan dari pihak yang kalah. Sebab, jika calon tidak banyak, maka para pemenang hanya didukung oleh 25 persen suara. Arif Ardiansyah Tempo News Room