Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Janjikan Jabatan Penting untuk Sandiaga Uno

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Menparekraf Sandiaga Uno tampak bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di acara Rapimnas GPK di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023/ Tika Ayu/Tempo
Menparekraf Sandiaga Uno tampak bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di acara Rapimnas GPK di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023/ Tika Ayu/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Ahmad Boidowi alias Awiek menyatakan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekref), Sandiaga Uno akan menduduki jabatan penting usai resmi bergabung dengan partainya. PPP akan meresmikan bergabungnya Sandiaga pada Rabu mendatang, 14 Juni 2023.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menyatakan bahwa partainya akan memberikan Sandiaga posisi penting karena dia memiliki rekam jejak yang baik. Awiek menyebutkan sejumlah jabatan yang pernah diduduki Sandiaga seperti misalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga menjabat sebagai menteri saat ini.

"Sandiaga Uno merupakan tokoh nasional potensial," kata Awiek dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juni 2023. 

Meskipun demikian, Awiek enggan menjelaskan jabatan apa yang akan diemban pria berusia 53 tahun tersebut. Dia menyatakan jabatan itu akan diumumkan Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar dalam waktu dekat.  

Dia menyatakan bahwa pembahasan Rapimnas itu akan digelar pada Rabu mendatang, bersamaan dengan pengumuman bergabungnya Sandiaga. 

"Agenda Rapimnas belum kita bahas, masih menunggu rabu besok," kata dia.   

PPP harapkan efek ekor jas Sandiaga Uno

PPP, menurut Awiek, pun berharap masuknya Mantan Wakil Dewan Pembina Gerindra tersebut akan memberikan efek elektoral. Dia berharap Sandiaga bisa meningkatkan perolehan suara partainya pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

Buntutnya, PPP berharap bisa kembali lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Dia juga berharap perolehan kursi di DPR RI pada periode mendatang naik.

"Mendongkrak elektabilitas PPP sehingga lolos PT 4 persen," ucapnya. "Jumlah kursi di DPR RI bertambah signifikan," kata Awiek. 

Selanjutnya, Sandiaga Bukan Hanya Disiapkan PPP untuk Pilpres

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

54 menit lalu

Pembeli non-muslim sedang makan di salah satu warteg di pasar Ciputat Tangerang Selatan, Kamis, 23 Maret 2023. Pemkot dan MUI Tangsel telah menyepakati adanya peraturan baru buka restoran atau warteg pukul 12 siang, selama bulan suci Ramadhan. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZ
Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

Banyak pelaku usaha warteg melihat ada peluang bisnis dari program makan siang gratis, tapi ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi


Kata Gus Yusuf yang Bakal Diusung PKB Jadi Calon Gubernur pada Pilkada Jateng

1 jam lalu

Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Foto : NU
Kata Gus Yusuf yang Bakal Diusung PKB Jadi Calon Gubernur pada Pilkada Jateng

Gus Yusuf mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilkada Jateng.


Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.


Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

3 jam lalu

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan malam takbiran Idul Fitri bersama Prabowo Subianto, Titiek Soeharto, dan Didit Prabowo, Selasa, 9 April 2024. Foto: Instagram/@raffinagita1717
Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

Raffi Ahmad dinilai belum memiliki kinerja politik yang bagus, karena tidak memiliki pengalaman di dunia politik.


Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

3 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.


Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

3 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto berbicara hangat ditemani es kelapa muda. Dok. Istimewa
Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.


5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

4 jam lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.


Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

5 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) dan Dirdik Jampidsus Kuntadi (kanan) memberikan keterangan soal korupsi PT Timah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Dalam keterangannya, Kejagung telah memblokir rekening 16 tersangka beserta aliran dana hasil korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. TEMPO/Febri Angga Palguna
Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.


Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

8 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.


Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

14 jam lalu

Penampakan lokasi tambang timah saat konferensi pers dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 di Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional