Demonstran Desak Hakim Hukum Berat Akil Mochtar  

Reporter

Senin, 16 Juni 2014 11:32 WIB

Akil Mochtar sebelum bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta (24/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Akil Mochtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 16 Juni 2014. Setelah menjalani beberapa sidang kesaksian, terungkap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini terlibat dalam beberapa penanganan sengketa kasus pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah.

Menjelang persidangan, di luar area pengadilan terdapat sekelompok orang yang menggelar demo menuntut hukuman yang paling pantas bagi Akil Mochtar. (Baca: Sidang, Akil Mochtar Minta Tuntutan Tak Dibacakan)

Aksi ini digelar oleh Forum Korban Putusan MK Berdaulat. "Mudah-mudahan hari ini Akil Mochtar diputuskan hukuman maksimal 20 tahun," kata koordinator aksi, Elang P. Oasis Rubra.

Menurut salah satu orator aksi, Akil Mochtar saat menjabat sebagai Ketua MK saat itu seharusnya dapat mencerminkan sikap dan menjadi pelopor penegakan hukum tertinggi di negeri ini. (Baca: Trik-trik Akil Mochtar: Kalah-Menang Dibikin Duit)

Sebelumnya, saat ditemui seusai memberi kesaksian untuk terdakwa kasus suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, Ratu Atut Chosiyah, Akil sempat menyatakan siap dihukum mati. Meski ia juga merasa yakin tidak akan dijatuhi hukuman berat untuk kasus suap penanganan sengketa pilkada yang ditanganinya, Akil mengatakan tak ada kerugian negara. "Saya, kan, diduga menerima suap, bukan mengambil uang negara. Yang mengambil duit negara saja tidak dihukum seumur hidup," ujar Akil saat itu.

Oleh jaksa penuntut umum, Akil diduga menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 3 miliar terkait dengan permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Gunung Mas, serta Rp 1 miliar dan US$ 500 ribu terkait dengan permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang. Juga hadiah Rp 19 miliar terkait dengan permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang dan Rp 500 juta terkait dengan permohonan atas hasil pilkada Lampung Selatan.

AISHA SHAIDRA

Berita utama
Walhi: Ide Prabowo Ubah Hutan Keliru
Ditodong Uang, Pius Ogah Kampanyekan Prabowo
Cuit Netizen Soal TPID di Debat Capres

Berita terkait

Noda Mahkamah Konstitusi dari 6 Ketua MK 2 di Antaranya Langgar Kode Etik Berat, Siapa Mereka?

9 November 2023

Noda Mahkamah Konstitusi dari 6 Ketua MK 2 di Antaranya Langgar Kode Etik Berat, Siapa Mereka?

Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki 6 Ketua MK. Namun, dua di antaranya dinyatakan lakukan langgar kode etik berat. Siapa dia?

Baca Selengkapnya

Putusan MKMK Dibacakan, Ini Kilas Balik Pemberhentian Tidak Hormat Ketua MK Akil Mochtar

8 November 2023

Putusan MKMK Dibacakan, Ini Kilas Balik Pemberhentian Tidak Hormat Ketua MK Akil Mochtar

Putusan ini merupakan titik akhir dari serangkaian investigasi yang dilakukan MKMK terhadap para hakim konstitusi yang diduga melanggar etik.

Baca Selengkapnya

Arsul Sani Ikut Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III Minta Lihat Kemampuan, bukan Asal

25 September 2023

Arsul Sani Ikut Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III Minta Lihat Kemampuan, bukan Asal

Arsul Sani menjadi satu dari delapan calon hakim MK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

27 Agustus 2023

Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

21 Januari 2023

Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

Penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup oleh hakim kepada para pelaku kriminal sudah beberapa kali dilakukan. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan

6 September 2022

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Bebas Bersyarat Hari Ini, Kemenkumham: Wajib Ikut Bimbingan

Rika mengatakan meski sudah bebas, Ratu Atut wajib mengikuti bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Serang sampai 8 Juli 2025.

Baca Selengkapnya