Panwas Cari Obor Rakyat Antisipasi Gugatan Pilpres  

Reporter

Rabu, 4 Juni 2014 16:39 WIB

Ilustrasi kampanye hitam

TEMPO.CO, Tuban - Panitia Pengawas Pemilu Tuban, Edy Thoyibi, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah tabloid Obor Rakyat. Tabloid tersebut kini dijadikan bukti dan jika sewaktu-waktu muncul proses gugatan sengketa hasil pemilu presiden.

Di Tuban, kata dia, ada sejumlah lembaga di dua kecamatan yang mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat. Yaitu Kecamatan Widang dengan dua pondok pesantren dikirimi tabloid dan Kecamatan Kerek dengan sebelas pondok pesantren yang juga dikirimi tabloid ini. “Kami sedang melacaknya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Edy menyebutkan, pada edisi kedua ini, Panwas Tuban sempat melacak pengirimnya di sebuah tempat di Jakarta Timur. Namun, begitu dilacak, ternyata alamat itu bodong alias alamat palsu.

Tabloid Obor Rakyat dikabarkan beredar merata di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tuban. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tuban memperkirakan sekitar 5.000 eksemplar tabloid itu masuk Tuban.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Tuban Go Tjong Ping mengatakan ada sekitar 100 pondok pesantren di Tuban. Dan rata-rata satu pesantren mendapat kiriman 50 eksemplar. “Sudah sepekan ini beredar di pesantren,” kata Tjong Ping kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Ia mengaku sudah menyita 50 eksemplar majalah itu dari salah satu pesantren. Tjong Ping mengatakan dirinya mendapat pengaduan dari sejumlah pengelola pondok. Salah satu di antaranya Pondok Aziz di Kecamatan Plumpang, yang menyebutkan telah dikirimi 50 eksemplar tabloid Obor Rakyat.

Kabupaten Tuban merupakan basis partai pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di sini, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 14 kursi DPRD pada pemilu legislatif 2014. Sedangkan PDI Perjuangan mendapatkan lima kursi DPRD Tuban. Dua partai ini adalah pendukung pasangan Jokowi-JK untuk pemilu presiden 2014.

SUJATMIKO

Berita Terpopuler
Hal yang Akan Terjadi Jika Jins Tak Pernah Dicuci
Ditabrak Kereta, Direktur BNPB Kritis
Rekening Dana Kampanye Jokowi Hanya Tiga
SBY Sebut Kinerja Sepuluh Kementerian Buruk






Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

6 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

8 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya