5.000 Eksemplar Obor Rakyat Beredar di Tuban

Reporter

Rabu, 4 Juni 2014 16:25 WIB

Ilustrasi kampanye hitam

TEMPO.CO, Tuban - Tabloid Obor Rakyat dikabarkan beredar merata di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tuban. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tuban memperkirakan sekitar 5.000 eksemplar tabloid itu masuk Tuban.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Tuban Go Tjong Ping mengatakan ada sekitar 100 pondok pesantren di Tuban. Dan rata-rata satu pesantren mendapat kiriman 50 eksemplar. “Sudah sepekan ini beredar di pesantren,” kata Tjong Ping kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Ia mengaku sudah menyita 50 eksemplar majalah itu dari salah satu pesantren. Tjong Ping mengatakan dirinya mendapatkan pengaduan dari sejumlah pengelola pondok. Salah satu di antaranya Pondok Aziz, Kecamatan Plumpang, yang menyebutkan telah dikirimi 50 eksemplar tabloid Obor Rakyat.

Pengirimannya, kata dia, dilakukan lewat jasa pengiriman dan tidak jelas alamatnya. Karena tidak ada alamatnya itulah pihak PDIP meminta agar tabloid tersebut dikumpulkan menjadi satu.

Tjong Ping bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKB Tuban juga telah memberikan pengertian atas isi tabloid Obor Rakyat. Sebagian besar pengasuh pondok pesantren mengerti dan memahami isi dari tabloid tersebut. “Pengurus pondok sudah paham itu kampanye hitam,” katanya.

Panitia Pengawas Pemilu Tuban Edy Thoyibi mengatakan pihaknya juga telah mengamankan sejumlah tabloid Obor Rakyat. Tabloid tersebut kini dijadikan bukti dan jika sewaktu-waktu muncul gugatan.

SUJATMIKO

Berita Terpopuler
Hal yang Akan Terjadi Jika Jins Tak Pernah Dicuci
Indonesia Cellular Show 2014 Digelar Besok
Ditabrak Kereta, Direktur BNPB Kritis
Rekening Dana Kampanye Jokowi Hanya Tiga






Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

23 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

5 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

6 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya