Fraksi PKB Kecewa Sidang Ditunda

Reporter

Editor

Kamis, 17 Maret 2005 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam intrupsinya kepada pimpinan sidang paripurna Agung Laksono, Ali Masykur Musa, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan, tidak pada tempatnya menunda-nunda sikap terhadap kenaikan BBM. "Kalau DPR menunda-nunda, dimana sence of crisis lembaga ini?, kami (FKB) tetap menolak kenaikan BBM dan menuntut pemerintah mencabut undang-undangnya,"kata ketua FKB itu di ruang sidang paripurna, Jakarta (17/3). Apabila sidang menyepakati penundaan hingga Senin (22/3) depan, maka FKB tidak akan mengikut proses selanjutnya. "Ini indikasi ada yang tidak fair pada prosesnya,"ujarnya. Sebelum setengah jam sidang dibuka, pada pukul 15.45 WIB, Ali diikuti anggota FKB lainnya beranjak meninggalkan ruang sidang. Disusul juga oleh para anggota FPDIP. Selanjutnya, menyusul aksi walk out itu, sidang paripurna pun bubar. Yuddy Chrisnandi dari Fraksi Partai Golkar menyatakan, sebenarnya penundaan sidang itu adalah untuk meredakan ketegangan, sehingga masing-masing fraksi bisa melakukan konsolidasi dengan para anggota. "Hendaknya sidang DPR ditunda hingga Senin depan, sementara semua mengumpulkan bahan-bahan sebagai acuan apakah keputusan diambil dirapat paripurna atau di komisi-komisi terkait," ujarnya. Yuddy mengaku pimpinan fraksinya mengatakan bahwa pimpinan fraksi sebagian besar setuju untuk menunda sidang kecuali FPDI-Perjuangan, juga termasuk Fraksi Kebangkitan Bangsa. "Namun kemudian kita menyaksikan apa yang terjadi tadi,"ujarnya menanggapi aksi Ali dan fraksinya. Menurut Yuddy, dirinya bukan membela ketua DPR tapi hanya menyampaikan kesepakatan menyangkut kegiatan (rapat pimpinan fraksi). "Namun DPIP dan PKB tak setuju bila ditunda, ingin memutuskan hari ini juga,"ujarnya. Secara pribadi ia menyatakan perdebatan-perdebatan tidaklah efisien, memakan waktu yang panjang, disaksikan masyarakat sehingga ada kesan ditunda-tunda. "Secara pribadi saya ingin keputusan diambil dengan cepat. Tapi walau bagaimanapun kami bagian dari fraksi dan mengikuti arahan-arahan dari fraksi,"ujarnya ketika ditemui di Gedung Nusantara I. Ibnu Rusydi

Berita terkait

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 menit lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

13 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

14 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

16 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

18 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

18 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya