Bupati dan Istrinya Ngotot Tak Pernah Suap Akil  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 25 Maret 2014 07:22 WIB

Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni Aljufri (kanan) dan isterinya Suzana Budi Antoni (kiri) mengikuti sidang dengan terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Ketua MK Akil Mochtar (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta (24/3).ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri dan istrinya, Suzanna, kompak mengklaim tak pernah menyetor ke Akil Mochtar untuk memenangkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Budi mengaku tak pernah ditelepon Muhtar Effendy, yang disebut-sebut sebagai makelar suap Akil, untuk menyiapkan Rp 10 miliar dan US$ 500 ribu buat Akil.

Suzanna kukuh mengaku tak pernah mengantar duit itu ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta. "Pernah lapor atau menceritakan kekalahan Anda dalam proses pemilukada kepada Muhtar Effendy?" tanya jaksa KPK Pulung Rinandoro kepada Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Maret 2014. (Baca: BPD Kalbar Akui Transfer Rp 3,8 M ke CV Istri Akil).

"Tak pernah," jawab Budi.

"Pernah menyuruh istri ke BPD Kalbar cabang Jakarta?" tanya Pulung lagi.

"Tak pernah," jawab Budi.

Adapun istri Budi, Suzanna, yang ditanyai hal serupa oleh jaksa Ely Kusumastuty juga menjawab tak pernah disuruh suaminya pergi ke BPD Kalbar Cabang Jakarta pada Juli 2013. Dia juga mengaku tak kenal dengan Iwan Sutaryadi, wakil kepala cabang bank itu yang di surat dakwaan Akil menerima uang dari Suzanna. (Baca: Ngaku Diteror, Orang Akil Cabut Kesaksian di BAP).

Atas kesaksian kedua saksi itu, hakim anggota Gosen Butarbutar lantas menanyai jaksa apakah mereka menyimpan rekaman CCTV Bank BPD Kalbar Cabang Jakarta pada 8 Juli 2013. Jaksa Pulung mengaku punya, tetapi rekaman itu belum dipilah-pilah. Menurut Pulung usai sidang, rekaman itu akan diputar pada sidang saat mendengar kesaksian Muhtar Effendy.

"Biarkan dulu mereka bersaksi. Nanti rekamannya kami sodorkan," kata Pulung.

Dalam surat dakwaan Akil disebutkan pada suatu hari di bulan Juli 2013, Budi menyuruh Suzanna mengantar duit sekitar Rp 10 miliar ke BPD Kalbar cabang Jakarta bersama Muhtar. Duit itu lantas diterima oleh Iwan, bersama dua anak buahnya, Risna dan Rika, untuk disimpan di brankas bank. (Baca: BPD Kalbar Tampung Duit Orang Akil Puluhan Miliar).

Beberapa hari kemudian, Suzanna dan Muhtar kembali menitipkan US$ 500 ribu ke Iwan. Kepada penyidik, Iwan, Risna, dan Rika mengakui Muhtar memang pernah menitipkan duit itu, yang totalnya Rp 15 miliar. Dan setelah ditunjukkan sebuah potret perempuan, Rika, Risna, dan Iwan yakin bahwa perempuan yang bersama Muhtar itu tak lain adalah Suzanna.

Akil didakwa menerima Rp 15 miliar melalui perantara Muhtar untuk memenangkan gugatan Budi itu. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan Kamis, 27 Maret 2014, dengan agenda mengurai sengketa Pemilukada Kota Palembang.

KHAIRUL ANAM

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya