TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menyetujui rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pengendalian tembakau (FCTC). "Sejauh ini peraturan presiden mengenai ratifikasi itu belum saya terima. Soal ratifikasi FCTC belum kami terima," kata Dipo di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2014.
SBY, kata Dipo, bakal mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyetujui ratifikasi ini lantaran masalah tersebut menyangkut industri rokok yang sangat penting bagi perekonomian nasional. "Saya kira kami tidak akan gegabah untuk itu," ujar Dipo.
Dia meminta para petani tembakau dan cengkeh tak khawatir dengan rencana ratifikasi ini. Sebab, kata Dipo, SBY akan melihat semua aspek, mulai dari ekonomi hingga sosial, sebelum menyetujui ratifikasi itu. "Ada enam juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Jadi tidak semudah itu kami meratifikasi."
Menurut Nafsiah, saat ini sudah ada kesepahaman bersama antar-kementerian tentang perlunya ratifikasi. Pemerintah tinggal menyusun beberapa kebijakan teknis yang bakal diberlakukan setelah ratifikasi ditandatangani. Misalnya kebijakan untuk melindungi petani tembakau dan buruh industri rokok.
Ratifikasi konvensi pengendalian tembakau hingga kini masih memunculkan pro dan kontra dari sejumlah pengusaha tembakau dan asosiasi yang mengatasnamakan petani tembakau. Saat ini Indonesia menjadi satu dari dua negara di Asia yang belum meratifikasi konvensi. Aktivis pengendalian tembakau mendesak pemerintah segera meratifikasi agar dampak buruh rokok bisa dikurangi.
Nafsiah sudah berulang kali menyebutkan perlunya pemerintah Indonesia segera meratifikasi FCTC untuk melindungi kesehatan masyarakat.
