Dimyati Mundur dari Seleksi Calon Hakim MK
Rabu, 5 Maret 2014 07:06 WIB
Achmad Dimyati Natakusumah. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah mundur dari proses seleksi calon hakim konstitusi. Pengunduran diri Dimyati disampaikan melalui surat kepada pimpinan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
"Mengingat saran dan pendapat Ketua Umum PPP, saya tidak meneruskan pencalonan sebagai hakim konstitusi," begitu bunyi surat Dimyati pada Selasa, 4 Maret 2014. Menurut dia, pengunduran diri dipilih karena tenaga dan pemikirannya masih dibutuhkan menjelang Pemilu Legislatif 9 April nanti. Dimyati juga menyinggung surat Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chaerul Mahfidz ihwal permintaan pengunduran diri Dimyati. "Maka saya memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan," kata Dimyati. Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta Ahmad Dimyati Natakusumah mengundurkan diri dari pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi. Kemarin, Dimyati sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. "Pimpinan Fraksi PPP MPR meminta Dimyati tetap menjabat dan menjalankan tugas sebagai anggota tim kerja sistem ketatanegaraan Indonesia," tulis Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chaerul Mahfidz dalam surat tertanggal Selasa, 4 Mart 2014. Salah satu tim pakar, Husni Umar menilai seharusnya Dimyati mengundurkan diri sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Husni menilai Dimyati tak terlalu menonjol dalam memahami persoalan hukum. "Lebih terhormat memang dengan mundur," kata Husni. WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkaitKeluarga Penyekap di Villa Cibubur Tertutup Kata Ruhut Soal Istri Penyekap Pegawai Resto Penyekap Pegawai Itu Eks Elite Demokrat Lampung? Sekap Pegawai, Suami Anggota DPR Kena Pasal Berlapis
Advertising
Advertising
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
18 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
7 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
21 jam lalu
21 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu