TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2014. Permintaan itu disampaikan Soekarwo dalam perayaan ulang tahun Satpol PP ke-64 dan Satlinmas ke-52 di Lapangan Markas Kodam V Brawijaya, Senin, 3 Maret 2014.
Acara yang dihadiri beberapa kepala daerah dan pimpinan Satpol PP dari seluruh Indonesia ini juga menjadi rapat koordinasi nasional Satpol PP menjelang Pemilu 2014. Soekarwo yang bertindak sebagai inspektur upacara meminta Satpol PP siap mengawal pemilu. “Itu tugas tambahan Satpol PP selama pelaksanaan Pemilu 2014,” kata Soekarwo.
Soekarwo menegaskan, Satpol PP harus meningkatkan kinerjanya dalam penegakan peraturan Undang-Undang Pemilu, terutama dalam hal penertiban baliho pemilu para caleg dari berbagai partai politik. “Selama ini kinerja terkait itu masih kurang,” kata Soekarwo.
Dengan pelibatan Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, pesta demokrasi ini diharapkan bisa berlangsung jujur dan adil. Menurut Soekarwo, pekerjaan Satpol PP untuk menegakkan peraturan pemilu termasuk tugas yang berat karena banyak kontestan pemilu yang ingin mencuri start kampanye. “Jadi harus nempel terus dengan UU Pemilu,” kata Soekarwo.
“Satpol PP akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk penegakan aturan pemilu,” kata Soekarwo.
Selama ini Satpol PP aktif menertibkan atribut kampanye partai dan calon anggota legislatif di berbagai daerah. Tak jarang aksi penertiban peraturan daerah itu berujung bentrokan fisik dengan simpatisan partai ataupun calon legislator yang merasa dirugikan.
EDWIN FAJERIAL
Berita terkait
Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
22 jam lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi
1 hari lalu
Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu
1 hari lalu
ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
1 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos
1 hari lalu
Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
8 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
10 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
10 hari lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
11 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
11 hari lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca Selengkapnya