TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan meminta publik tak memilih politikus pemalas dalam pemilu legislatif 2014. "Orang-orang malas tak usah dipilih lagi," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 25 Februari 2014.
Trimedya mengatakan Badan Kehormatan DPR sudah menyurati pimpinan setiap fraksi ihwal kehadiran anggotanya dalam sidang. Ia mengatakan rakyat sudah tahu siapa saja anggota Dewan yang kerap membolos dan bermasalah serta partai yang kerap dilanda persoalan.
Wakil Ketua Badan Kehormatan Siswono Yudho Husodo mengatakan BK bakal mengumumkan absensi anggota Dewan. Pengumuman ini akan dikeluarkan begitu masa sidang selesai. Menurut dia, Sekretariat Jenderal DPR sedang merekapitulasi absensi ini.
Sidang paripurna pagi ini, hingga pukul 10.30 WIB, dihadiri kurang dari setengah anggota Dewan, yakni 205 dari 560 orang. Rinciannya, Fraksi Demokrat 1 orang, Golkar 55 orang, PDIP 49 orang, PKS 35 orang, PAN 15 orang, PPP 18 orang, PKB 6 orang, Gerindra 17 orang, dan Hanura 9 orang.
Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sistem parlemen tak terlepas dari gejala pemurnian fungsi kelembagaan yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan di republik ini. Hal itu terkait dengan pergeseran paradigma konstitusi dari sistem distribusi kekuasaan negara menjadi pemisahan kekuasaan negara yang sudah lama dipikirkan oleh para pemikir besar, seperti Immanuel Kant, John Locke, dan Montesquieu.
