TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) meminta DPR mengajukan usul kepada Presiden agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan kasus Mei 1998. "Kami sangat berharap hal ini bisa diusulkan dalam paripurna DPR," kata Usman Hamid, Koordinator bidang pekerja KONTRAS, saat audiensi dengan Komisi III bidang hukum di DPR, Selasa (25/1). KONTRAS juga sangat berharap DPR mencabut rekomendasi DPR periode sebelumnya yang menyatakan kasus tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM berat. "Kalau tidak dicabut, saya kira birokrasi hukum yang menjadi kendala utama menyelesaikan kasus ini akan terus kami hadapi," kata Usman. Mahfud M.D, anggota komisi III dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang memimpin audiensi itu berjanji akan membicarakannya dalam rapat internal komisi III besok, Rabu (26/1) untuk dimajukan dalam paripurna. Mahfud memandang, rekomendasi bukan produk hukum. "Jadi sebenarnya tidak bisa halangi proses hukum," katanya.Trimedia Panjaitan, anggota komisi III dari Fraksi PDIP, mengusulkan agar komisi III membentuk tim yang membahas masalah itu. "Mungkin bentuknya pansus. Ini sebagai bukti komisi III serius," jelas Trimedia. Dia juga berharap, komisinya mengevaluasi kendala-kendala yang menyebabkan pelanggaran HAM itu tidak muncul dipermukaan. Suliyanti