Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar (kanan) menjadi saksi dalam sidang terdakwa Chairun Nisa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (30/1). Chairun Nisa bersama Akil Mochtar dan Hambit Bintih diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Golongan Karya Kalimantan Tengah Rusliansyah, mencabut keterangannya ihwal meminta Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, agar membantu mengurus sebelas pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah.
"Itu saya cabut, karena hanya penafsiran saya saja," ujarnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 30 Januari 2014.
Sidang hari ini ialah untuk tiga terdakwa sekaligus, yakni Hambit Bintih, legislator Partai Golongan Karya Chairun Nisa, dan pengusaha tambang Cornelis Nalau.
Dia beralasan sedang sakit saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rusliansyah mengatakan ketika itu ia baru saja menjalani operasi jantung, sehingga tidak bisa konsentrasi saat diperiksa penyidik selama sebelas jam.
Ketua Majelis Hakim Suwidiya kontan bertanya apakah Rusliansyah serius mencabut keterangannya itu. Pasalnya, kesaksian itu penting untuk tahu tentang kongkalikong pemilihan kepala daerah di provinsi Kalimantan Tengah, selain Kabupaten Gunung Mas yang telah disidik KPK dan kini dalam proses persidangan.
"Perubahan ini prinsip Pak," kata Suwidiya. "Bapak kondisi sehat? Kapan Bapak terakhir pergi ke dokter jantung?"
Dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim lantas memutuskan menunda permintaan keterangan Rusliansyah hingga sidang pekan depan.
"Kalau perlu, cek ke dokter dulu," ucap Suwidiya.
Dalam Berkas Acara Pemeriksaan, Rusliansyah mengaku bersama Chairun Nisa pernah bertamu ke rumah dinas Akil pada bulan Maret 2013. Kepada penyidik, Rusliansyah mengatakan mereka berdiskusi soal sebelas pemilihan kepala daerah di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh pemilihan itu diikuti pasangan calon dari Golkar.
Jika nantinya dari sebelas daerah itu ada yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, Nisa meminta Akil membantu memenangkan pasangan calon Golkar. Akil disebut pernah mengancam menaikkan tarif suap terhadap dirinya menjadi Rp 9 miliar.
