ICW: Dinasti Atut Jadikan Provinsi Banten Terkorup  

Senin, 27 Januari 2014 12:11 WIB

Gubernur Banten, Atut Chosiyah dan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman (kanan) berjalan menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (27/12). Maria Elizabeth diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mencatat dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten terlalu dominan menyebabkan provinsi itu terkorup dalam bidang kesehatan. Berdasarkan riset lembaga pegiat antikorupsi itu pada periode 2001-2013, kerugian negara akibat korupsi di sektor kesehatan mencapai Rp 71,59 miliar.

“Kerugian negara di Banten tertinggi dari 24 provinsi yang dapat kami pantau,” ujar Koordinator Divisi Pemantauan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di kantor ICW, Ahad, 26 Januari 2014. "Kami menduga Banten tertinggi karena dinasti politik yang terlalu dominan.”

Menurut dia, korupsi merupakan dampak buruk pengaruh keluarga Gubernur Banten Atut Chosiyah yang sangat kuat terhadap birokrasi daerahnya. "Misalnya, dia bisa mempengaruhi panitia pengadaan lelang supaya memenangkan orang-orang yang ditunjuknya," ucap Febri.




Peringkat Kasus Korupsi di Provinsi, 2001-2013




Provinsi / Jumlah Kasus / Kerugian Negara (Rp Miliar)

Banten 9 71.59
Sumut 15 59.16
DI Aceh 8 36.25
Jabar 12 28.01
Kaltim 3 26.11
Sumsel 4 18.26
Bengkulu 6 10.52
DI Yogyakarta 2 10.00
DKI Jakarta 3 8.85
Lampung 5 8.48
NTB 2 7.70
Jambi 1 7.50
Riau 7 6.99
Kalteng 2 5.10
Sulteng 3 4.79
Jateng 10 3.97
Bali 1 2.30
Jatim 7 2.08
Sulsel 2 1.00
Maluku 3 0.74
Papua 1 0.70
Gorontalo 1 0.40
Kalsel 1 0.30
NTT 2 0.11

Sumber: ICW

BUNGA MANGGIASIH

Berita Populer
Klaim Ical Soal Pak Harto dan Golkar Berlebihan
Di Survei Ini, Prabowo Subianto Selalu Jadi Juara
Survei: PDIP Tak Usung Jokowi, Prabowo Menang
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang
Gempa Kebumen Akibat Dua Lempeng Bertemu
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Gempa Kebumen, Aktivitas Gunung Api Masih Normal
Survei: Publik Inginkan Koruptor Dihukum Mati

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

3 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

3 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

4 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

8 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

9 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

9 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

9 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya