Gamawan telah meminta dilakukan penyelidikan terhadap ulah Bupati Marianus yang memerintahkan Satuan Pamong Praja menghadang landasan Bandara Turelelo Soa, Ngada, NTT, pada Sabtu, 21 Desember lalu. Ia juga akan meminta penjelasan detil dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. "Selidiki, proses dulu. Kami kan baru mendapat informasi dari media," ujarnya.
Gamawan menegaskan perbuatan Martinus jelas salah karena seorang kepala daerah tidak dibenarkan menutup fasilitas umum. Seperti apa sanksi yang akan diberikan, Gamawan mengisyaratkan berupa sanksi administratif. "Teguran, administratif. Tapi kalau ada yang melaporkan itu sebagai pelanggaran hukum, silakan saja," katanya.
Sabtu pekan lalu, Bupati Marianus Sae memerintahkan Satuan Pamong Praja menghadang landasan Bandara Turelelo Soa, Ngada, NTT. Penyebabnya, sang Bupati tidak mendapat tiket pesawat Merpati dari Kupang menuju Ngada. Ia merasa dirugikan karena tidak bisa mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membahas soal daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi
35 hari lalu
Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.
