TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Trimedya Pandjaitan, mengatakan politikus Senayan semakin jarang ngantor beberapa pekan terakhir. Mereka tidak menghadiri rapat tanpa alasan dan izin. "Jumlah yang tanpa keterangan dan yang izin itu sama," kata Trimedya menolak menyebutkan jumlah dan identitas mereka di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 26 November 2013.

Menurut dia, nama-nama anggota Dewan yang bolos telah disetor ke fraksi masing-masing pada pekan lalu. "Kami minta mereka ditindak," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, lembaganya tidak bisa menjatuhkan sanksi bila fraksi abai menindak para politikus nakal itu. Oleh karena itu, dia tak bisa berbuat apa-apa bila rekomendasi Badan Kehormatan berujung mentah. "Aturannya begitu, fraksi melalui rapat pleno bisa memberi sanksi, kami tidak bisa," ujarnya.

Di sisi lain, kata Trimedya, Badan Kehormatan juga tak bisa memungkiri dilema politikus menghadapi pemilihan legislatif 2014. Sistem suara terbanyak membuat politikus harus gencar mengunjungi konstituennya di daerah. "Kalau tidak datang ke konstituen, saya tidak dikenal. Konsekuensinya, saya tidak dipilih," ujarnya.

Namun dia membantah Badan Kehormatan lemah menghadapi situasi ini. Ia berjanji akan terus mengimbau agar para politikus itu bertanggung jawab secara moral terhadap tugasnya. "Sadarlah, walaupun sudah satu tahun lagi menjabat, tapi masih menikmati gaji secara penuh," ujarnya.

Badan Kehormatan, Trimedya melanjutkan, juga mengusulkan agar jumlah absensi politikus boleh bolos rapat diperkecil. Jika sebelumnya bolos enam kali rapat berturut-turut baru direkomendasikan sanksi, gagasan yang diusulkannya ke Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan menjadi tiga kali berturut-turut. "Itu tidak hanya berlaku di paripurna, tetapi di komisi," ucap dia.

TRI SUHARMAN