Pramono Anung Dilaporkan ke Panwas Kediri  

Reporter

Senin, 25 November 2013 17:19 WIB

Pramono Anung Wibowo

TEMPO.CO, Kediri - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bersama dua calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono dituding menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Ketua Panwas Kabupaten Kediri Muji Hardjito mengatakan, dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait kampanye yang dilakukan Pramono Anung di Kecamatan Kayenkidul, Kabupaten Kediri, pada 20 November 2013. Calon legislator dari daerah pemilihan Kediri, Tulungagung, dan Blitar (Dapil VI) ini dituding memanfaatkan fasilitas negara milik kantor kecamatan. "Kami terima laporannya pagi tadi," kata Muji kepada Tempo, Senin, 25 November 2013.

Menurut Muji, Pramono Anung bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, Gus Sunoto, dan caleg DPRD Kabupaten Kediri, Sulkani, hadir pada acara sosialisasi nomor induk kependudukan (NIP) invalid yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Ratusan orang menghadiri sosialisasi yang berlangsung di kantor Kecamatan Kayenkidul ini. Menurut keterangan pelapor, mereka justru memanfaatkan ajang itu untuk berkampanye.

Namun para pelapor yang terdiri dari sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat ini tak melengkapi laporannya dengan bukti-bukti pendukung. Hal ini membuat Panwas tak bisa segera menyimpulkan adanya pelanggaran kampanye sebelum melakukan verifikasi.

Muji menambahkan, dugaan adanya unsur kampanye yang dilakukan Pramono Anung dan dua legislator tersebut masih perlu dibuktikan. Rencananya, Panwas akan memanggil mereka untuk dimintai keterangan terkait kehadiran dalam acara sosialisasi tersebut. "Apakah sebagai narasumber atau caleg," kata Muji.

Sulkani, caleg DPRD Kabupaten Kediri yang juga adik ipar Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, tak berhasil dikonfirmasi atas tuduhan kampanye gelap tersebut. Berulang kali telepon maupun pesan pendek yang dikirimkan ke ponselnya tak direspons.

HARI TRI WASONO




Berita Terpopuler Lainnya:
Daftar Penyadapan Australia Sejak 1950
Gratis! Naik Angkot Kurang dari Satu Jam
Farhat: Menabrak, Dosa AQJ Tak Akan Habis
Survei: Tokoh Islam Tak Mampu Saingi Jokowi
Ini Klub Gay dan Waria di Jakarta Sejak 1980




Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

3 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

3 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

3 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

5 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

5 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

9 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

10 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya