ICW: Sekolah Berkukuh Sembunyikan Laporan Dana

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 16 November 2013 05:42 WIB

ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah di Jakarta hingga kini belum ada yang mau membuka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Sampai Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun tidak mau terbuka jika diminta laporannya," kata peneliti Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, kepada Tempo, Jumat, 15 November 2013.

Padahal, dalam setiap sengketa informasi yang didampingi oleh ICW di Komisi Informasi Daerah (KID) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), laporan pertanggungjawaban BOS dinyatakan sebagai informasi publik. Pada 2010, KIP menyatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28 wajib membuka laporannya.

Dengan begitu, salinan dokumen keuangan, termasuk kuitansi dan surat pertanggungjawaban pengelolaan BOS tahun 2007-2009 di sekolah-sekolah itu, harus tersedia untuk publik. Namun, tiap kali laporan itu diminta, mereka beralasan masih akan banding atau mengkaji putusan tersebut.

Tari menuturkan, ICW lantas menyerahkan putusan KIP kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Laporan BOS dan BOP SMPN 67 menjadi obyek sengketa pertama yang bakal dieksekusi. Juru sita pengadilan telah mengirimkan imbauan untuk SMPN 67, tapi belum ada data yang diserahkan. Padahal putusan KIP itu genap tiga tahun sejak Jumat, 15 November 2013.

Menurut Tari, ada dua sekolah lagi di Jakarta yang diadukan orang tua murid, yakni SMPN 19 dan SMAN 70. Proses sengketa informasinya kini sedang diproses di KID.

Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah enggan terbuka soal dana BOS. Laporan itu, menurut Kepala Dinas Taufik Yudi Mulyanto, rutin disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia menilai wajar terkait maraknya keluhan transparansi dana BOS oleh masyarakat. "Kalau di dunia masih ngeluh itu wajar, di surga nanti baru enggak ada yang ngeluh lagi," ujar Taufik.

BUNGA MANGGIASIH | SUBKHAN


Baca juga
Tiga Janji Indonesia pada Pengusaha Australia

Temu Bisnis Australia-Indonesia Soal Infrastruktur

Boediono Kembali ke Monash

Australia Inginkan Makin Banyak Turis Indonesia

Ini Hasil Pembicaraan Empat Mata Boediono-Abbot




ICW

Berita terkait

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

18 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

1 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

1 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

1 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

16 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

26 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

29 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

30 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

33 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya