TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah di Jakarta hingga kini belum ada yang mau membuka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Sampai Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun tidak mau terbuka jika diminta laporannya," kata peneliti Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, kepada Tempo, Jumat, 15 November 2013.
Padahal, dalam setiap sengketa informasi yang didampingi oleh ICW di Komisi Informasi Daerah (KID) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), laporan pertanggungjawaban BOS dinyatakan sebagai informasi publik. Pada 2010, KIP menyatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28 wajib membuka laporannya.
Dengan begitu, salinan dokumen keuangan, termasuk kuitansi dan surat pertanggungjawaban pengelolaan BOS tahun 2007-2009 di sekolah-sekolah itu, harus tersedia untuk publik. Namun, tiap kali laporan itu diminta, mereka beralasan masih akan banding atau mengkaji putusan tersebut.
Tari menuturkan, ICW lantas menyerahkan putusan KIP kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Laporan BOS dan BOP SMPN 67 menjadi obyek sengketa pertama yang bakal dieksekusi. Juru sita pengadilan telah mengirimkan imbauan untuk SMPN 67, tapi belum ada data yang diserahkan. Padahal putusan KIP itu genap tiga tahun sejak Jumat, 15 November 2013.
Menurut Tari, ada dua sekolah lagi di Jakarta yang diadukan orang tua murid, yakni SMPN 19 dan SMAN 70. Proses sengketa informasinya kini sedang diproses di KID.
Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah enggan terbuka soal dana BOS. Laporan itu, menurut Kepala Dinas Taufik Yudi Mulyanto, rutin disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia menilai wajar terkait maraknya keluhan transparansi dana BOS oleh masyarakat. "Kalau di dunia masih ngeluh itu wajar, di surga nanti baru enggak ada yang ngeluh lagi," ujar Taufik.
BUNGA MANGGIASIH | SUBKHAN
Baca juga
Tiga Janji Indonesia pada Pengusaha Australia
Temu Bisnis Australia-Indonesia Soal Infrastruktur
Boediono Kembali ke Monash
Australia Inginkan Makin Banyak Turis Indonesia
Ini Hasil Pembicaraan Empat Mata Boediono-Abbot
Berita terkait
Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo
13 jam lalu
Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo
18 jam lalu
ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.
Baca Selengkapnya61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal
1 hari lalu
Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024
1 hari lalu
ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan
1 hari lalu
Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
16 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
26 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
29 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
30 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
33 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca Selengkapnya