Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (tengah) saat akan memberikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10) Adanya kasus dugaan suap kepada ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Bupati Gunung Mas juga menjadi pertimbangan penolakan eksepsi. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menolak mengomentari rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.
"Kami tidak akan mengomentari itu karena bukan wilayah kewenangan kami," kata Hamdan saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013.
Para hakim Mahkamah Konstitusi, kata Hamdan, tidak mengomentari keputusan presiden karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima . Selama ini, kata dia, hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak mengomentari rencana DPR menerbitkan legislasi apapun.
Melalui akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Senin malam, 14 Oktober 2013, SBY mengumumkan telah memimpin rapat kabinet bersama sejumlah menteri untuk membahas rancangan Perpu penyelamatan MK. "Insya Allah dalam dua hari ini, Perpu akan saya tanda tangani," kata SBY melalui cuitan pada pukul 23.26 WIB, lengkap dengan tanda *SBY* di akhir cuitannya.
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
5 hari lalu
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
