TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan aktivis Munir. Dalam situs Mahkamah Agung tertulis, PK yang diajukan untuk kasus pembunuhan dan surat palsu dengan pemohon Pollycarpus dikabulkan mahkamah.
Majelis hakim yang memutus perkara ini pada 2 Oktober 2013 adalah Sofyan Sitompul, Dudu D Machmudin, Sri Murwahyuni, Salman Luthan, M Zaharuddin Utama, dan Amin Safrudin. Perkara ini tercatat dengan nomor register 133 PK/PID/2011. Pollycarpus yang sebelumnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan putusan ini jadi mendapat hukuman 14 tahun penjara.
Pengacara Pollycarpus, M. Assegaf yang dihubungi Tempo mengatakan pihaknya bersyukur atas putusan ini. "Sejak awal kami berjuang mati-matian. Kami bersyukur MA mengabulkan," katanya Ahad, 6 Oktober 2013.
Menurut Assegaf, Pollycarpus memang tak bersalah. Namun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia dijatuhi hukuman pidana 14 tahun penjara. Assegaf menduga hukuman ini dipaksakan lantaran desakan dari masyarakat.
"Banyak lembaga swadaya masyarakat yang mendesak," ujarnya. Saat Pollycarpus mengajukan banding pun, kata dia, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak upaya banding yang diajukannya, sehingga membuatnya tetap mendekam di penjara.
Pollycarpus, kata dia, mulai mendapat keadilan saat putusan kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hakim tingkat kasasi mengurangi masa tahanannya menjadi 2 tahun. Ia sempat menghirup udara bebas setelah menjalani hasil putusan kasasi itu.
Namun, kejaksaan lalu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. dalam putusannya, Pollycarpus divonis bersalah dengan hukuman lebih berat menjadi 20 tahun. Tidak terima dengan itu, dia mengajukan langkah peninjauan kembali balik.
MA Tunggu Kasasi Ronald Tannur Sebelum Bentuk MKH, Ini Tanggapan KY
13 hari lalu
MA Tunggu Kasasi Ronald Tannur Sebelum Bentuk MKH, Ini Tanggapan KY
KY merespons MA yang menunggu proses kasasi untuk membentuk Mahkamah Kehormatan Hakim terhadap usulan pemberhentian hakim yang membebaskan Ronald Tannur.
