TEMPO Interaktif, Surabaya: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa, menilai ancaman sejumlah kiai sepuh yang akan membentuk NU tandingan jika KH Hasyim Muzadi tak mau mundur dari pencalonan dan terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Solo, adalah bentuk kekuatiran PKB atas menguatnya wacana Khittah murni. Demikian dikatakan Ali Maschan Moesa kepada Tempo, di rumahnya, Rabu (24/11). Menurutnya, selama ini hubungan NU-PKB belum jelas. PKB terlalu serakah, sehingga ingin mengambil semua porsi yang seharusnya untuk NU. "Sekarang PKB sudah kaya, mapan dan juga banyak duit," katanya.Sebelumnya, belasan kiai sepuh dari Jawa, NTB danKalimantan Selatan bertemu di Gedung Museum NU Surabaya,Selasa (23/11). Mereka menghasilkan lima opsi yang akan diperjuangkan untuk menjegal naiknya Hasyim ke pucuk pimpinan NU, diantaranya membentuk NU tandingan. Mereka juga akan mengembalikan kepemimpinan NU kepada dzurriyat (keturunan) pendiri NU KH Hasyim Asy'ari. "Insya Allah NU tandingan lebih baik ketimbang NU tandingan Abu Hasan dulu," kata KH Anwar Iskandar (Gus War) yang jadi juru bicara pertemuan. Opsi lainnya adalah akan mengirim tim khusus terdiridari para kiai sepuh untuk menemui Hasyim, agar mundursecara legowo. Para kiai sepuh juga akan mengirim timuntuk menemui KH Mustofa Bisri (Gus Mus) agar bersediadicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU periode mendatangseperti hasil rapat para kiai sepuh di PondokPesantren (Ponpes) Langitan, Tuban, 10 November lalu.Selain itu, mereka akan mendorong Abdurrahman Wahid agar mau mencalonkan diri sebagai Rois Aam PBNU, tetapi dengancatatan ada jaminan hal itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Ada pula yang mengusulkan agar GusDur bisa menemui KH Sahal Mahfud, untuk tidakmencalonkan diri sebagai Rois Aam. Sedangkan opsikelima adalah membuat NU tandingan. Hasil ini akandikonsultasikan lebih dulu kepada KH Abdullah Faqih,Langitan yang akan menjadi koordinator tim. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain putra KH HasyimAsy'ari, KH Yusuf Hasyim (Tebu Ireng, Jombang), KHMuhaiminan Gunardho (Parakan, Jateng), KH AbdurrahmanChudori (Tegalrejo, Magelang), KH Warsun Munawar(Krapyak, Yogyakarta), KH Mas Subadar (Pasuruan) danKH Yahya Masduqi (Ciwaringin, Jabar). Sedangkan KH Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon), KH Abdullah Faqih (Langitan) dan Tuan Guru Turmudzi (NTB) serta KH Hamdan(Banjarmasin) masing-masing diwakili putra dansantrinya serta sejumlah kiai sepuh dari pelosokJatim. "Saya khawatir, ini menjadi kekhawatiran PKB, kalau NUkembali ke khittah murni, PKB dipastikan gembosseperti PPP dan Masyumi dulu," kata Ali Maschanmengomentari hasil pertemuan sejumlah kiai sepuh yangsebagian besar berafiliasi ke PKB itu. Padahal kataAli Maschan, cabang-cabang NU yang mengikuti RapatKoordinasi Persiapan Muktamar, di Asrama HajiSukolilo, Surabaya, Selasa (23/11) mutlak mengatakanhubungan NU dan PKB dipertahankan. "Tapi MoU-nya yoopo (bagaimana). Itu menjadi tugas PBNU yang baru," kata Ali. Pengurus PBNU yang baru ditugasi bernegosiasi dengan PKBdan menjelaskan PKB tak akan ditinggal NU jikaMoU-nya jelas. "Kita tak akan meninggalkan PKB, tapiselama ini MoU-nya tak jelas. Jika jelas siapa sihyang tak mau PKB, apalagi PKB memang dibentuk olehPBNU," katanya. Meski demikian khittah tetap sepertipada Muktamar 27 di Situbondo 1984 bahwa NU takterlibat dengan partai politik manapun.Ali masih ingat pada 2002 lalu, di Hotel SahidJakarta, ketika PKB melakukan Mukernas di HotelSantika, seluruh PWNU dan DPW PKB se Indonesiaditambah PBNU dan DPP PKB, kumpul. Pertemuan itumenghasilkan beberapa poin penting, yaitu Parpol, NUdan pesantren yang merupakan komponen PKB mendapatporsi yang adil dalam posisi di legislatif daneksekutif. Waktu itu porsinya 40:30:30. Parpol 40 persen, NU 30 persen dan pesantren 30 persen, disingkat Penak (pesantren, Nahdlatul Ulama dan Kebangkitan Bangsa).Jika tidak, semua legislatif milik partai sedangkaneksekutif porsinya NU. "Tapi mana tak ada buktinya,"kata Ali. Ada kesan, NU hanya dijadikan ormasnya PKB. Meski hal itu bisa dianggap wajar, tapi bagi NU tak wajar dan tak masuk akal. "NU itu oleh PKB hanya disuruh wiridan, istighosah dan kalau ada Pilkada disuruh mendukung, lalu wiridan lagi," jelas Ali yang mengaku menjadi tim perumus ketika itu. Adi Mawardi - Tempo