TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo, menyarankan pemerintah menggunakan panitia independen yang berfungsi mengontrol seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Alasannya, kata dia, mencegah kolusi dan nepotisme yang selama ini jamak terjadi dalam seleksi CPNS.

"Ada pihak luar dalam bentuk Komite Aparatur Sipil Negara," kata Arif ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin, 2 September 2013. Pihak luar itu, dia menuturkan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Arif mengatakan wacana itu sedang digodok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Sayangnya, kata Arif, sampai saat ini rancangan aturan baru itu masih belum bisa direalisasikan karena kalangan birokrat belum menerima. Birokrat berdalih birokrasi tidak boleh ditentukan atau melibatkan pihak luar karena yang mengetahui kinerja birokrasi hanya birokrat. (Baca: Mengapa Rekrutmen CPNS Rawan Kecurangan)

"Pemerintah tak perlu risau dengan keterlibatan orang luar di seleksi CPNS," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Penolakan birokrat ini, Arif menduga, karena birokrat tidak ingin dikontrol publik. Padahal, kata dia, adanya komite ini membuat proses menjadi lebih transparan, obyektif, jujur, dan bisa dikontrol.

Bila pengawasannya tepat, kata Arif, orang-orang yang diterima menjadi PNS dipastikan sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi. "Bukan yang tidak mampu malah jadi PNS, dan yang mampu tapi tak bisa membayar uang pelicin tidak bisa jadi PNS," kata dia.

Sebelumnya, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kecurangan yang kerap terjadi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, KPLC menemukan setidaknya ada titik rawan kecurangan dalam rekrutmen CPNS. (Baca: ICW: 9 Titik Rawan Kecurangan Rekrutmen CPNS)

SUNDARI

Topik Terhangat
Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung | Rupiah Loyo

Berita Lain:
Medan Merdeka Timur Mending Jadi Jalan Si Pitung
Jalan Sarwo Edi, Soeharto dan Gus Dur
DPR: Jalan Medan Merdeka Tak Usah Diganti
Politikus PDIP Tak Keberatan Ada Jalan Soeharto
Rencana Soeharto Jadi Nama Jalan Ditentang