Dua Menteri Tidak Hadir dalam Sidang Pemekaran Papua

Reporter

Editor

Kamis, 11 November 2004 05:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/11) ini akan menggelar sidang putusan uji materiil UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Pinai, Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Untuk mewakili pemerintah, mahkamah sudah mengirim surat pemanggilan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (purn) Widodo AS dan Menteri Dalam Negeri Letjen (purn) M. Ma'ruf.Namun kedua menteri itu ternyata tidak bisa hadir. ?Beliau (Widodo) datang ke sini untuk memberitahukan dirinya dan Mendagri tidak bisa hadir karena harus mengikuti kunjungan Presiden Yudhoyono ke Kalimantan,? kata Ketua MK Jimly Assiddiqie, Rabu (10/11).Menurut Jimly, maksud pemanggilan itu untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah baru menyampaikan apabila ada perubahan kebijakan tentang pemekaran Provinsi Papua, sebelum putusan dibacakan. ?Karena kami sudah mendengar dari tokoh masyarakat dan pemohon serta koran-koran ada berita seolah-olah ada perubahan kebijakan,? katanya.Tetapi lanjut Jimly, kesempatan itu bersifat fakultatif. Pemerintah, menurutnya bisa saja menggunakan hak tersebut dan juga bisa tidak. Jika pemerintah menggunakan kesempatan itu, katanya, apa yang disampaikan dalam sidang nanti akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam mengambil pertimbangan. Namun bila tidak, majelis hakim tetap akan membacakan putusan tersebut. Menteri Widodo AS kepada pers, menyerahkan sepenuhnya masalah uji materiil pemekaran provinsi itu. ?Saya kira putusannya akan sangat bijak,? katanya. Ia sendiri mengatakan aparat keamanan sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Edy Can?Tempo

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya