TEMPO.CO, Malang - Proses rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota Malang di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang diwarnai aksi protes. Protes diajukan oleh keenam saksi pasangan calon Wali Kota Malang. Mereka memprotes karena terjadi selisih antara jumlah suara dengan data pemilih.
"Selisih suara karena faktor salah tulis," kata Ketua KPU Kota Malang Hendry, Selasa 28 Mei 2013. Selisih suara terjadi di Kecamatan Klojen dan Lowokwaru. Sementara data di Kecamatan Sukun, Kedungkandang dan Blimbing tetap tak berubah. Atas protes itu, Hendry yang memimpin rapat pleno langsung menunda proses rekapitulasi selama lima jam.
"Penetapan tetap dilakukan Rabu besok di hotel Gajahmada Graha," katanya. Jika tak puas dengan hasil rekapitulasi, KPU memberikan kesempatan kepada pasangan calon Wali Kota Malang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ke MK, katanya, maksimal diajukan tiga hari setelah penetapan.
Jika tak ada gugatan, KPU akan menyerahkan hasil penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Selanjutnya, hasil penetapan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri diteruskan pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur.
Hasil rekapitulasi KPU Kota Malang, pasangan calon perseorangan Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin meraih 22.158 suara, pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) diusung PDIP meraih 84.477 suara.
Pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko (Dadi) yang dijagokan PAN, dan Partai Golkar meraih 68.971 suara, pasangan perseorangan Mujais-Yunar Mulya (Raja) meraih 9.518 suara, sedangkan pasangan Agus Dono-Arif HS (Doa) diusung PKS dan Partai Demokrat mendapatkan 14.849 suara dan pasangan Mochammad Anton-Sutiaji (AJI) yang didukung PKB dan Partai Gerindra mendapatkan 179.675 suara.
Pasangan M Anton-Sutiaji yang diusung PKB dan Partai Gerindra ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Menanggapi hasil rekapitulasi, pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Jarwoko (DADI) tengah mengumpulkan data dan temuan di lapangan.
"Ada dugaan pelanggaran berupa kegiatan ziarah wali lima," kata Direktur pemenangan Yoestiaji. Ia menuding ziarah wali sebagai bagian dari politik uang yang dilakukan oleh pasangan AJI. Data dan bukti, katanya, akan diajukan sebagai dasar untuk menggugat hasil Pemilukada Kota Malang.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya