Ganjar Baru Akan Susun Cetak Biru Prioritas Program

Reporter

Selasa, 28 Mei 2013 17:08 WIB

Ganjar Pranowo (kiri) dan Bibit Waluyo. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta- Setelah dinyatakan unggul dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah versi hitungan cepat, Ganjar Pranowo langsung tancap gas. "Mulai besok saya dan tim menyusun konsepsi dan prioritas program," kata Ganjar di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gedeh Semarang, Selasa 28 Mei 2013.


Ganjar belum bisa menjelaskan secara detail program prioritas yang akan dilakukannya pada saat menjabat nanti. Begitu pun masalah pengetatan bantuan sosial yang selalu ia dengungkan selama masa kampanye.


Ganjar menargetkan pada Juni mendatang konsepsi mengenai berbagai persoalan di Jawa Tengah sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya, pada akhir Juli ditarget sudah ada cetak biru (blue print) mengenai program dan kebijakan yang akan dilakukan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah nanti.

"Jika sudah ada blue print maka urutan prioritas program akan muncul dengan sendirinya," kata politikus PDIP itu. Tapi, sesuai janji pada saat kampanye, Ganjar akan tetap memfokuskan prioritasnya pada petani dan nelayan.

Selama masa kampanye, Ganjar menawarkan program kartu nelayan dan kartu petani. Kartu nelayan untuk memastikan para nelayan mendapatkan solar subsidi. Sedangkan kartu petani untuk menjamin para petani mendapatkan pupuk serta mudah menjual hasil panennya.

Selain soal blue print, Ganjar juga sudah bersiap untuk menjalin komunikasi terlebih dulu dengan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Sebab, para wakil rakyat itulah yang juga memiliki hak budget dan legislasi.

Anggota DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso setuju saja jika Ganjar membuat berbagai terobosan untuk memperbaiki Jawa Tengah. "Acuanya ada dua. Tidak melanggar regulasi dan sesuai dengan kepentingan masyarakat," kata politikus PKS itu.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya