Baliho calon gubernur yang akan maju dalam pilkada di Kota Timika, Papua. ANTARA/Husyen Abdillah
TEMPO.CO, Surakarta --Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait hasil pemilihan gubernur Bali. Hasil pemilihan menempatkan pasangan I Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar bersama tujuh partai lainnya sebagai pemenang.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku siap meladeni gugatan hasil pilgub Bali di Mahkamah Konstitusi. "Digugat karena hasil pemilihan adalah hal yang wajar,"kata Husni kepada wartawan di sela sosialisasi pemilihan umum legislatif 2014 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin, 27 Mei 2013.
Dia justru berpendapat akan menjadi tidak wajar jika hasil pemilihan tidak digugat. "Bukan berarti kami menyarankan agar menggugat hasil pemilihan. Tapi karena kebiasaan di Indonesia, hasil pemilihan biasanya digugat," ujarnya.
Dia menilai proses menghadapi gugatan akan menjadi sarana untuk pembelajaran dan antisipasi bagi KPU di daerah agar ke depan tidak digugat. "Ini caranya agar tidak digugat lag"ia menambahkan tanpa menyebutkan cara menghadapi gugatan pilgub Bali.
Husni mengatakan gugatan hasil pemilihan merupakan salah satu bagian dari proses kanalisasi konflik. Menurutnya pemilihan umum adalah kanalisasi konflik untuk memilih pemimpin terbaik. "Dan gugatan hasil pemilihan termasuk di dalam proses itu,"ucapnya.
Karena itu dia berpendapat gugatan hasil pemilihan tidak mesti bermakna negatif, meski penggugat biasanya menyertakan bukti-bukti penyelenggaraan pemilu yang kurang adil. Menurutnya KPU sudah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilihan secara bermartabat, sehingga dapat diterima masyarakat.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
