KPU: Tak Benar Ada Selisih Surat Suara Hingga 70 Ribu

Reporter

Editor

Senin, 20 September 2004 14:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta M Taufik mengatakan pernyataan Panwaslu tentang adanya selisih jumlah surat suara sebanyak 70 ribu di Jakarta pusat, tidak benar. "Tidak mungkin. Panwaslu ngarang," kata Taufik kepada Tempo ketika dihubungi melalui telepon, Senin (20/9) siang. "Panwaslu jangan asal ngomong, deh, lebih baik tanya dulu sama KPU," kata Taufik. Menurut Taufik, untuk setiap wilayah, KPU memang selalu melebihkan surat suara 2,5 persen dari pemilih terdaftar. Namun, ia membantah bila ada kelebihan surat suara sekitar 70 ribu ditambah 5 ribu surat suara cadangan."Kalau kemudian ada selisih jumlah pemilih yang tertera secara administratif mungkin saja," kata Taufik. Namun, hal itu terjadi karena pemilih yang sudah terlanjur tercantum di daftar pemilih tetap, pindah, atau tidak ada lagi di tempat itu.Sementara itu, Dedi Sardadi dari Panwaslu Jakarta Pusat justru membenarkan Taufik. Menurutnya, kesimpulan Wakil Ketua Panwaslu Jakarta M Cholil Naffis yang mengatakan adanya kelebihan 70 ribu surat suara di Jakarta Pusat, terlalu cepat.Ia mengakui sebelumnya, selisih yang didapat dari data Panwascam (panitia pengawas setingkat kecamatan) dengan data KPU memang ada sebesar 70 ribu. Namun, itu karena data yang didapatkannya belum lengkap dan divalidasi. "Karena data ini belum valid, seharusnya jangan ada statementdulu. Ini bahaya," katanya menyayangkan pernyataan dari Cholil."Kita terus melakukan verifikasi dengan KPU," katanya. Setelah melakukan koordinasi dan verifikasi, Dedi justru mendapati selisih itu semakin menipis. Ia mengaku tidak ingat berapa besarnya selisih surat suara terahir yang telah diketahui. Mengingat kesibukan pengawasan pelaksanaan pemilu, Dedi memperkirakan verifikasi akan selesai sekitar dua atau tiga hari lagi. Dedi menjamin hal itu tidak terkait dengan upaya penggelembungan suara. "Sudah kita verifikasi, selisih tidak sebanyak kemarin (70 ribu), ini bukan persoalan pengelembungan suara," katanya. Dan data terakhir, menurut Dedi, jumlah selisih tidak terlalu signifikan.Menurut Dedi, hal yang paling penting adalah bila memang terjadi penggelembungan suara di sebuah TPS tertentu. "Misalnya ada di TPS X yang suaranya menggelembung menjadi 150 suara," katanya. Namun hal itu di lapangan, menurutnya, belum ditemukan Indra Darmawan - Tempo

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 menit lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

5 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

7 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya