Bambang DH Andalkan 19 Bupati Jadi Mesin Kampanye

Reporter

Sabtu, 11 Mei 2013 19:58 WIB

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Bojonegoro - Calon Gubernur Jawa Timur PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono mengatakan telah menyiapkan 19 orang bupati akan membantu berkampanye. Ia melanjutkan jika para bupati-wakil bupati itu bergerak aktif, maka perolehan suaranya bisa mengungguli inkumben Gubernur Jawa Timur Soekarwo. “Jika efektif, PDIP akan menang,” ujarnya di sela-sela acara di Bojonegoro, Sabtu 11 Mei 2013.

Menurut bekas Wakil Walikota Surabaya ini, 19 bupati itu—dari total 38 kota/kabupaten di Jawa Timur—merupakan kepala daerah yang diusung PDIP. Apalagi, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur berjumlah 34 Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga akan menyokongnya. Dengan potensi ini, partainya bisa terus meningkatkan dukungan untuk kampanye pemenangan Bambang DH yang berpasangan dengan Said Abdullah.

Bambang mengatakan, potensi internal partainya di Jawa Timur menjadi sangat besar. Dia menyebutkan saja, dari susunan strutural Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur, cukup gemuk. Misalnya jumlah anggota DPD PDIP ada 18 orang. Kemudian, anggota DPC PDIP di kabupaten/kota di Jawa Timur ada 570 orang. Sedangkan, pengurus di anak Ranting—setingkat desa, yang jumlahnya mencapai 262.883 orang.

Namun, dia mengakui, untuk meningkatkan soliditas kader, pihaknya harus ekstra kerja keras. Paling tidak dalam jangka waktu tiga bulan mendatang, harus menggelar roadshow di kantung-kantung PDIP dan juga di daerah binaan partai lain. Sebab, praktis dirinya baru bisa memastikan pencalonan pasangan Bambang DH-Said Abdullah, baru dua pekan. Sementara, jika dibandingkan dengan calon incumbent Soekarwo-Syaifulloh Yusuf, sudah bekerja lebih dari empat tahun lamanya. “Waktu kita tinggal tiga bulan,” paparnya.

Salah satu pengurus DPD PDI Jawa Timur, Adi Sutarwiyono, mengatakan, kunjungan Bambang DH ke Bojonegoro dan Tuban, bagian dari sosialisasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Jadwal yang dikunjungi, mulai dari talkshow dengan salah satu radio, kemudian mengunjungi pasar burung di Bojonegoro. Selanjutnya, kunjungan di beberapa tempat di Tuban dan diakhiri kegiatan di Islamic Centre Bojonegoro. Dia menyekbut ada 24 titik di Jawa Timur yang harus dikunjungi. “Jadwalnya padat,” tegasnya pada Tempo, Sabtu 11 Mei 2013.

SUJATMIKO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya