TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis menyatakan prestasi penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya, yaitu Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia.
Dalam survei ini, indeks persepsi masyarakat terhadap hukum di Indonesia adalah 4,53 persen. Artinya, sangat jauh di bawah rata-rata yang diukur berdasarkan rentang 0 hingga 10. "Ini sebuah prestasi yang jelek bagi Indonesia yang disebut sebagai negara hukum," ujar Todung di Jakarta, Selasa, 9 April 2013.
Survei yang dilaksanakan terhadap 1.220 responden di 33 provinsi itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat hukum masih rendah. Survei menunjukkan 60 persen masyarakat menganggap praktek peradilan masih belum bersih dari suap. Ia mengatakan, pihak yang paling banyak menyuap hakim adalah pengusaha, partai politik, pemerintah, dan tokoh masyarakat."Kepercayaan terhadap independensi masih belum kuat. Padahal, gaji hakim sudah cukup memadai," katanya.
Sebanyak 56 persen responden juga menyatakan bahwa akses terhadap keadilan masih rendah. Mereka menyatakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu masih minim. Selain itu, 65 persen masyarakat juga mengaku tidak pernah dilibatkan soal rancangan regulasi dan undang-undang. "Selama ini mereka hanya mengetahui dari media massa. Publik tidak diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi dan masukan," ujar Todung.
Apresiasi positif, ujarnya, hanya diberikan pada sisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Todung mengatakan, 75 responden merasa tak mendapatkan tekanan dan ancaman penjara dalam menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Todung sendiri terkejut dengan hasil ini. Dia menilai kebebasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. "Publik bisa mengapresiasi kalau sudah baik, tetapi sebenarnya belum kuat jaminan mengenai perlindungannya," kata dia.
