TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didesak untuk melakukan audit terhadap rekam jejak para calon presiden untuk Pemilu 2014. Penelusuran track record ini dinilai penting untuk memastikan capres bisa jujur dengan masa lalunya.
"Komnas HAM seharusnya bisa melakukan audit track record bagi calon presiden," ujar pengamat politik Ade Armando, Selasa, 5 Maret 2013. Menurut Ade, Komnas HAM bisa melakukan audit itu jika nama-nama calon presiden sudah mengerucut dan ditetapkan partai politik.
Dia mengaku khawatir konflik internal di Komnas HAM justru membuat lembaga itu tidak bisa bekerja maksimal. "Ada kesan kalau dalam waktu satu tahun menjelang pemilu, masalah ini (rekam jejak calon presiden) akan jadi non issue karena kisruh Komnas HAM," ujar Ade.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak agar mendesak Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak calon presiden. "Apa iya kita harus punya capres yang merahasiakan (kesalahan) masa lalunya?" kata Ade.
Sebelumnya, advokat Todung Mulya Lubis juga mengungkapkan pendapat serupa. Komnas HAM, kata Todung, wajib berperan dalam Pemilihan Presiden 2014. Komnas diusulkan untuk melakukan audit rekam jejak bagi calon presiden yang akan berlaga tahun depan.
"Komnas HAM harus melakukan audit track record terhadap calon presiden," ujar Todung, Jumat lalu. Jelang tahun politik, komisi diminta untuk memaksimalkan peranannya.
Komnas HAM diminta untuk berperan untuk memastikan para pelanggar HAM di masa lalu tidak terlupakan oleh masyarakat. "Kalau Komnas HAM tidak bisa mengangkat pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di masa lalu, berarti Komnas berhasil diredam oleh pihak-pihak yang punya masa lalu kelam," kata Todung.
