Indonesia Dinilai Gagal Lindungi Kaum Minoritas  

Reporter

Kamis, 28 Februari 2013 12:58 WIB

TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Watch menganggap pemerintah Indonesia gagal melindungi penganut agama minoritas. Lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, itu, menyoroti banyaknya kasus serangan kelompok militan terhadap tempat ibadah dan penganut agama minoritas. Berdasarkan catatan Human Rights Watch, setidaknya ada 264 kasus kekerasan sepanjang 2012.

"Ini merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” kata Direktur wilayah Asia Human Rights Watch, Brad Adams, dalam pernyataan pers, Kamis, 28 Februari 2013.

Dia berpendapat pemerintah Indonesia kurang tegas menindak pelaku kekerasan. Dan Human Rights Watch mendapatkan kesimpulan itu setelah melakukan riset di 10 provinsi: Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, dengan 115 responden. Para responden berasal dari berbagai kepercayaan dan kalangan, termasuk ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara, serta aktivis hak sipil. "Dan sebanyak 71 orang di antaranya merupakan korban kekerasan."

Human Rights Watch menemukan bahwa pejabat daerah kerap menyalahkan korban dalam peristiwa pembakaran atau kekerasan terhadap kaum minoritas. Sementara pelaku kekerasan hanya mendapatkan hukuman, atau sama sekali tak dihukum. Bahkan ada dua kasus pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung untuk membangun rumah ibadah bagi kaum minoritas.

Pejabat pemerintah pusat pun dianggap tak berpihak pada kaum minoritas. Seperti pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali pada pidato Maret 2011. Ia mengatakan ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Islam dan harus dibubarkan. “Pemerintah Indonesia menunjukkan keengganan terhadap penderitaan kaum minoritas Indonesia, yang tentu berharap perlindungan,” kata Adams.

Mengutip catatan Setara Institut, Human Rights Watch mengatakan kasus kekerasan kaum minoritas di Indonesia mengalami peningkatan. Sepanjang 2012 terjadi 264 kasus kekerasan, naik dari 244 kasus pada 2011. Human Rights Watch menyebutkan kasus kekerasan dilakukan oleh beberapa organisasi Islam militan. "Di antaranya Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam."

ANGGRITA DESYANI

Berita terpopuler:

Ratusan Ikan Misterius Terdampar di Pantai Gaza
Acara Pidato Akhir Paus Benekditus, Sniper Siaga
Pacar Oscar Pistorius Tengah Hamil Saat Ditembak?
Wanita Ini Mendaki Everest Dua Kali Seminggu
Balon Udara Meledak, 19 Wisatawan Tewas






Advertising
Advertising

Berita terkait

Tokoh yang Pernah Datang ke Ponpes Al Zaytun, dari Moeldoko hingga Suryadharma Ali

27 Juni 2023

Tokoh yang Pernah Datang ke Ponpes Al Zaytun, dari Moeldoko hingga Suryadharma Ali

Ponpes Al Zaytun tetap eksis sampai hari ini. Pernah didatangi tokoh-tokoh antara lain Moeldoko, Hendropriyono, Suryadharma Ali, hingga Ibas.

Baca Selengkapnya

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

10 September 2022

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

9 September 2022

Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

Para koruptor itu bekas jaksa, kepala daerah, juga menteri

Baca Selengkapnya

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

6 September 2022

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.

Baca Selengkapnya

Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

27 Juni 2019

Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

Protes kekerasan atas nama agama digelar di India, setelah gerombolan Hindu melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pria Muslim pekan lalu.

Baca Selengkapnya

Beda Kasus Romahurmuziy dan Suryadharma terhadap Suara PPP

26 Maret 2019

Beda Kasus Romahurmuziy dan Suryadharma terhadap Suara PPP

Hitungannya, kata Joko, untuk mencapai 4 persen itu PPP perlu 23 kursi. Ia optimistis PPP mempertahankan jumlah kursi dan melenggang ke Senayan.

Baca Selengkapnya

Romy PPP Kena OTT KPK, Jubir BPN Prabowo Ingat Suryadharma Ali

15 Maret 2019

Romy PPP Kena OTT KPK, Jubir BPN Prabowo Ingat Suryadharma Ali

Juru bicara BPN Prabowo, Ferry Juliantono, berujar bahwa OTT KPK terhadap Romy PPP mengingatkannya kepada kasus korupsi Suryadharma Ali.

Baca Selengkapnya

Kain Kiswah Milik Suryadharma Ali Laku Rp 450 Juta

25 Juli 2018

Kain Kiswah Milik Suryadharma Ali Laku Rp 450 Juta

Dibuka dengan harga Rp 22,5 juta, kain kiswah milik Suryadharma Ali diperebutkan belasan peserta lelang KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Lelang Kain Kiswah Ka'bah Milik Suryadharma Ali

11 Juli 2018

KPK Lelang Kain Kiswah Ka'bah Milik Suryadharma Ali

KPK menggelar lelang pada 25 Juli mendatang.

Baca Selengkapnya

Suryadharma Anggap Keterangan Jusuf Kalla Meringankan Kasusnya

11 Juli 2018

Suryadharma Anggap Keterangan Jusuf Kalla Meringankan Kasusnya

Jusuf Kalla memberi keterangan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana operasional menteri.

Baca Selengkapnya