Hasyim Muzadi Mulai Dijagokan Pimpin PPP

Reporter

Editor

Senin, 12 Juli 2004 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gagalnya Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara sesuai target dalam pemilihan umum legislatif dan presiden, membuat posisi Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz terancam. Nama Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mulai ramai disebut-sebut bakal menggantikan Hamzah. Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP Zein Badjeber menyatakan, meski peluang Hasyim tergantung di cabang-cabang, namun kansnya cukup besar memimpin partai berlambang ka'bah tersebut. "Apalagi kalau terpilih sebagai wakil presiden, kansnya akan semakin besar," kata Zein kepada Tempo News Room, di Jakarta, Senin (12/7). Di PPP, kata Zein, orang baru sekalipun seperti Yunus Yosfiah bisa masuk ke lingkaran partai bahkan duduk dalam kepengurusan inti DPP. Kedudukan Yunus menurut dia malah mampu menggeser para pendiri partai seperti dirinya, Ismail Hasan Metarium (Buya) dan para pengurus lainnya. Hal yang memungkinkan Hasyim bisa diterima menjadi orang nomor satu di PPP. Selain pernah menjadi Ketua Cabang PPP Malang, Hasyim juga pernah menjadi anggota DPRD Malang dan juru kampanye PPP untuk Jawa Timur. "Jadi Kiai Hasyim sebenarnya orang lama PPP," ujarnya. Ditanya posisi Hamzah sendiri, Zein menganggap pergantian ketua umum sangat penting dan hal itu merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pengurus. Apalagi keputusan DPP dalam pemilu legislatif dan presiden dianggapnya tidak arif dalam membaca penyerahan mandat dari Musyawarah Kerja Nasional. Tidak arifnya, terutama dalam membaca situasi dan memaksakan diri dalam posisi tidak siap segala-galanya. Zein sendiri menganggap Hamzah dipaksa partai dalam soal pencalonan presiden. Sebab dirinya sendiri tahu kalau Hamzah tidak bersedia mencalonkan diri kalau partainya memperoleh di bawah 20 persen saat pemilu legislatif. Untuk, tanggung jawabnya harus dipikul semua pimpinan partai. "Secara pribadi Hamzah sendiri jika dianggap gagal akan mundur sebagai ketua umum terlebih setelah tidak mencapai target."Soal proses penggantiannya, menurut Zein tidak perlu dalam bentuk Muktamar Luar Biasa, namun berupa penjadualan muktamar yang jauh dari kesibukan persiapan pemilu. Hal itu, kata Zein, merupakan keputusan khusus muktamar dan bukan berarti muktamar yang dipercepat. Anggota Tim Sukses Hasyim Muzadi Halim Mahfudz saat dihubungi mengatakan, Hasyim Muzadi saat ini belum memikirkan hal lain kecuali konsentrasi dalam hal pemilihan presiden. "Kita fokus ke hal itu dulu saja," kata dia. Di luar itu, Halim menganggap dirinya belum tahu banyak informasi dijagokannya Hasyim menjadi pimpinan PPP. Bahkan dia mengaku baru mengetahui hal itu saat ini. "Kalau Pak Hasyim sendiri saya belum tahu pasti, tapi bisa kok ditanyakan langsung saat ada waktu luang," katanya. Ecep S. yasa Tempo News Room

Berita terkait

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

1 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

2 hari lalu

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

3 hari lalu

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

17 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

20 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

22 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

47 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

47 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

52 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

53 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya