TEMPO.CO, Bandar Lampung - Sekitar 100-an orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu menyegel kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung, Kamis 13 Desember 2012.
Massa marah karena para anggota komisioner mengingkari kesepakatan yang ditandatangani antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Lampung dan KPUD Lampung. "Kami menyesalkan cara-cara KPUD Lampung yang mengingkari kesepakatan itu,"kata Koordinator Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu Herry CH Burmeli seusai menyegel pintu kantor, Kamis 13 Desember 2012.
Herry mengatakan pada Rapat Koordinasi antara pemerintah dan KPUD Lampung yang digelar di Hotel Sheraton, 3 Desember 2012 lalu, mereka telah sepakat islah dan tidak akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Lampung pada 2 Oktober 2013 nanti. Namun, tiba-tiba KPUD Lampung tetap dengan rencana awal memajukan penyelenggaraan Pemilihan gubernur yaitu 2 Oktober 2013. "Jika dipaksakan akan terjadi delegitimasi hasil pemilu dan pemerintahan di massa yang akan datang,"katanya.
Anggota KPUD Lampung Firman Seponada mengatakan pihaknya hanya menjalankan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013, kata dia, merupakan keputusan lembaga yang telah melalui pembahasan mendalam. "Termasuk masalah penetapan jadual dan konsekuensi jika pemilihan gubernur dimajukan dari jadwal semestinya yang bertabrakan dengan pemilihan legislatif dan presiden 2014," katanya.
Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam meminta semua pihak menghormati setiap keputusan rapat. Dia menegaskan, saat rapat koordinasi bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, tidak ada pemaksaan terhadap KPUD Lampung untuk menandatangani kesepakatan itu. " Jangan seenaknya membatalkan kesepakatan rapat yang dirintis susah payah demi kebaikan bersama," katanya.
Mantan Kepala Polda Jawa Barat itu menegaskan massa kepemimpinan dirinya akan berakhir pada 2 Juni 2014 nanti. Dikhawatirkan, Pilgub yang digelar 2013 akan menimbulkan masalah dualisme kepemimpinan di Lampung. "Dampaknya akan sangat rumit. Siapa pun yang terpilih akan digugat karena proses penyelenggaraannya tidak benar. Kasihan rakyat Lampung yang dilanda konflik politik selama bertahun-tahun," katanya.
NUROHMAN ARRAZIE
Berita terkait
Dirjen HAM Kemenkumham Ingatkan Gubernur Lampung Kritikan Bima Dijamin Konstitusi
18 April 2023
Bima dipolisikan oleh advokat yang pernah jadi kuasa hukum gubernur Lampung.
Baca SelengkapnyaAlumni Unila Bersatu Minta Gubernur Lampung Tak Pamer Kuasa Hadapi Kritik Bima
16 April 2023
Unila Bersatu menilai pendekatan kekuasaan adalah sisa feodalisme Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi dalam konteks modern.
Baca SelengkapnyaKisruh Gubernur Lampung, Mendagri Tunjuk Boytenjuri Jadi Penjabat
1 Juni 2019
Terkait kisruh gubernur Lampung, Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Boytenjuri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jadi Penjabat Gubernur.
Baca SelengkapnyaMassa PDIP Tuntut Bupati Pesawaran Minta Maaf
8 Februari 2012
Dalam rekaman yang kami peroleh, Arisandi menyerukan warga tidak memilih PDIP dalam pemilu mendatang."
Baca SelengkapnyaAnggaran Jalan-jalan Gubernur Lampung ke Jepang Rp 220 Juta
5 Januari 2010
"Anggaran sebesar itu hanya untuk tujuh orang rombongan Gubernur Lampung dan pejabat internal, sementara para bupati membiayai sendiri," kata Eman Hendrawan, kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, Selasa (05/01).
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Minta Warga Lampung Rekonsiliasi
2 Juni 2009
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta warga Lampung segera berekonsiliasi dan menghilangkan perbedaan akibat konflik pemilihan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSumpah Pengangkatan Gubernur Lampung Diulang Tiga Kali
2 Juni 2009
Seusai dilantik, Sjachroedin ZP bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di pendopo rumah dinas Gubernur Lampung.
Baca SelengkapnyaEnam Ribu Warga Lampung Saksikan Pelantikan Sjachroedin
2 Juni 2009
Sekitar enam ribu warga Lampung hari Selasa (2/6) ini akan menyaksikan prosesi pelantikan Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung.
Baca SelengkapnyaHatta : Presiden Angkat Sjachroeddin Sebagai Gubernur Lampung
1 Juni 2009
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengangkat Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung. Keputusan Presiden soal pengangkatan sudah diteken dan Sjachroedin akan dilantik besok, Selasa (2/6).
Baca SelengkapnyaSjachroedin ZP Besok Dilantik Sebagai Gubernur Lampung
1 Juni 2009
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dipastikan akan melantik pasangan Sjachroedin ZPJoko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
Baca Selengkapnya