Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan memberi tanda bintang alias memblokir anggaran pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tanda bintang terhadap dana Rp 678 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 itu diberikan karena masih ada proses anggaran yang perlu diklarifikasi.
“Itu benar adanya, dan masih menunggu tindak lanjut,” ujar Agus saat ditemui di kantornya kemarin. Namun, dia menolak menjelaskan lebih jauh. “Saya hanya bisa sebutkan butuh klarifikasi di internal pemerintah.”
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, pemblokiran itu berawal dari surat Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Menteri Pertahanan tertanggal 24 Juli 2012 dan Menteri Keuangan pada 6 Agustus 2012. Dalam dua surat itu, Dipo meminta klarifikasi atas persetujuan pembelian peralatan militer, seperti paket enkripsi, komunikasi, monograf, serta 135 set alat selam. Ia mempertanyakan urgensinya dan menyarankan dana Rp 678 miliar tersebut sebaiknya digunakan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan. Buntutnya, pada 25 September 2012, keluarlah surat pemberitahuan pemblokiran anggaran itu dari Kementerian Keuangan.
Saat dimintai konfirmasi ihwal surat Dipo, Menteri Agus terdiam sejenak. Namun ia kemudian membenarkan adanya surat Dipo itu. “Saya menyampaikan bahwa itu benar.”
Hingga berita ini ditulis, Dipo belum memberikan konfirmasi. Melalui pesan pendek, ia hanya berujar, “Saya ada di Pnom Penh. Nanti saja jika sudah di Jakarta.”
Senin pekan lalu, Dipo mengaku telah melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terkait dengan kongkalikong anggaran dengan DPR. Dipo tidak menyebutkan nama kementeriannya. Hanya, dari tiga kementerian itu, ada satu proyek yang tercegah sejumlah Rp 700 miliar. Dipo mengakui sudah meminta Menteri Keuangan memblokirnya. “Itu sampai ada klarifikasi bahwa tidak ada kongkalikong,” kata Dipo kala itu.
